Amnesti Hasto Jadi Pintu Masuk, Syahganda Beberkan Kunci Prabowo Taklukkan Jebakan 'Serakahnomics'

Suara.com - Keputusan strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi sinyal politik kuat yang menandai awal pemerintahannya.

Langkah ini, menurut analis politik Syahganda Nainggolan, bukan sekadar pengampunan hukum, melainkan sebuah "pintu masuk" atau titik awal bagi Prabowo untuk menghadapi tantangan fundamental bangsa: krisis kepercayaan publik.

Dalam sebuah diskusi mendalam di Podcast Forum Keadilan TV, Ketua Dewan Direktur Great Institute ini mengurai bahwa langkah rekonsiliasi tersebut adalah fondasi untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar.

"Pemberian amnesti dan abolisi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk Indonesia kembali ke jalur yang benar," ungkap Syahganda dikutip dari YouTube.

Namun, jalan di depan pemerintahan baru diprediksi tidak akan mulus. Berbagai pengamat menyoroti tantangan kompleks yang menanti, mulai dari tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga persoalan internal seperti korupsi dan potensi PHK.

Menghadapi Tembok 'Low Trust Society'

Tantangan terbesar yang digarisbawahi Syahganda adalah kondisi masyarakat yang ia sebut sebagai low trust society, atau krisis kepercayaan.

Fenomena ini merupakan masalah kronis di mana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah dan partai politik, berada di titik rendah.

Rendahnya kepercayaan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat efektivitas program pemerintah sebagus apapun.

Menurut berbagai kajian, low trust society lahir dari berbagai faktor, termasuk korupsi yang merajalela dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Memulihkan kepercayaan publik (public trust) menjadi pekerjaan rumah mahapenting bagi Prabowo untuk membangun legitimasi dan dukungan rakyat yang solid.

Keberhasilan memulihkan kepercayaan bahkan diyakini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Prabowo Tak Bisa Sendiri: Butuh Konsolidasi Ideologis

Syahganda menegaskan, untuk menaklukkan tantangan tersebut, Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendirian.

Ia memerlukan dukungan dari lingkaran yang solid secara ideologis dan memiliki visi kebangsaan yang sama. Konsolidasi dengan berbagai elemen politik menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam konteks ini, Syahganda menyoroti peran sentral figur seperti Sufmi Dasco Ahmad. Ia bahkan mengutip akronim yang dipopulerkan akademisi Rocky Gerung untuk Dasco: DemocraDcy, StAbility, Social COnsolidation Commander.

Akronim ini merefleksikan harapan besar pada peran Dasco untuk membantu Prabowo dalam mengawal demokrasi, menjaga stabilitas, dan melakukan konsolidasi sosial.

Sinyal positif terhadap upaya konsolidasi ini juga terlihat dari respons sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di kubu berseberangan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya, secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas pemberian abolisi untuk Tom Lembong, yang ia sebut sebagai asa yang membahagiakan.

"Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi, dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga," ucap Anies.

Sikap serupa, menurut Syahganda, juga ditunjukkan oleh pengamat seperti Said Didu yang mulai melihat sisi positif dari langkah awal Prabowo.

Jebakan 'Serakahnomics' dan Pentingnya Oposisi Kritis

Di sisi lain, Syahganda juga mengingatkan adanya ancaman sistemik yang ia istilahkan sebagai "Serakahnomics", yakni sebuah ideologi kerakusan yang lahir dari ambisi kekuasaan dan praktik korupsi yang mengakar.

Menurutnya, ini adalah "air bah" warisan rezim sebelumnya yang menjadi PR besar bagi Prabowo.

Oleh karena itu, di tengah upaya merangkul berbagai kekuatan politik, peran masyarakat sipil (civil society) sebagai pengawas (check and balances) tidak boleh dilemahkan atau dimatikan.

Kehadiran oposisi yang kritis dan independen adalah pilar demokrasi yang esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rocky Gerung, meski terlihat bertemu dengan Dasco, menegaskan posisinya akan tetap kritis terhadap pemerintah.

"Saya ingin jadi juru bicara mahasiswa, menjadi juru bicara kampus, bukan jadi juru bicara universitas. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan," tegas Rocky, menandakan bahwa fungsi kontrol akan terus berjalan.

Pemerintahan Prabowo kini berada di persimpangan jalan, antara harapan besar untuk membawa perubahan dan tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan. Kemampuannya meramu konsolidasi politik dengan tetap membuka ruang bagi kritik akan menjadi penentu utama keberhasilannya.