Suara.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Satu di antara bentuk nyata dari peran tersebut adalah kegiatan penyerapan aspirasi.
Para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta secara langsung turun ke masyarakat. Bertujuan mendengarkan, mencatat, dan merumuskan berbagai kebutuhan serta harapan warga.
Kegiatan terebut secara rutin melalui reses, forum dialog, dan kunjungan kerja. Dalam forum-forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Penyerapan aspirasi bukan hanya menjadi bagian dari kewajiban formal. Namun merupakan bentuk kepedulian dan komitmen DPRD terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Hasil dari kegiatan tersebut dijadikan dasar dalam perencanaan anggaran dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah provinsi.
Penyerapan aspirasi yang efektif, DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menciptakan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Partisipasi aktif warga juga menjadi kunci keberhasilan proses tersebut. Demokrasi yang sehat dibangun dari komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya.
Melalui sinergi ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
Baca Juga: Hapus Kredit Macet Hingga Batalkan PPN 12 Persen: Respon Sosok Ini Atas Kritik Bendera One Piece
Pada Senin (4/8), DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sidng paripurna menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025.
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dian Pratama menyampaikan hasil reses tersebut di antaranya terkait menciptakan keamanan, ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta mencegah tindak kriminalitas.
DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap pemerintah provinsi mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Melalui Siskamling diharapkan dapat mencegah dan mengatasi tindak kejahatan. Tentunya dengan melibatkan warga, kepolisian, dan pemerintah.
"Hal itu untuk mencegah aktivitas warga yang melampau batas seperti kenakalan remaja, mabuk-mabukan, tawuran, menyalakan musik keras saat malam hari, membuang sampah sembarang, dan tindakan negatif lainnya," ujar Dian.
Kemudian, para wakil rakyat di Jakarta itu juga mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait memperbanyak job fair.
Kegiatan itu sebagai sarana memperluas akses terhadap informasi lowongan kerja. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yakni dengan memperluas akses pelatihan dan pemberdayaan ekonomi di Jakarta.
Dalam proses penyerapan aspirasi, DPRD Provinsi DKI Jakarta mendengarkan keinginan warga agar Pemprov DKI memperbanyak progam pelatihan profesi.
Seperti pelatihan sekuriti atau keamanan, pelatihan digital marketing, pelatihan mengemudi, pengembangan UMKM, serta peningkatan keterampilan lainnya. "Guna mendukung daya saing tenaga kerja lokal," kata Dian.
Selain itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga segera memperbaiki infrastruktur jalan secara menyeluruh.
Meliputi perbaikan jalan berlubang, pengaspalan jalan rusak, hingga perbaikan jembatan. Dengan demikian, peluan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Jakarta semakin meningkat.
"Dewan menekankan agar proses perbaikan jalan dilakukan pada malam hari guna meminimalkan potensi kemacetan dan menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat di siang hari," tutur Dian.
Peningkatan Program Penanggulangan Stunting juga menjadi bagian rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta bagi pemerintah provinsi.
Seperti penyediaan tambahan vitamin di Posyandu. Mendukung pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan lansia sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah kesehatan.
"Dukungan berkelanjutan terhadap program ini diyakini mampu menjaga kualitas kesehatan warga dengan lebih baik," pungkas Dian. ***
