Sektor kebudayaan pun tak luput dari perhatian dengan adanya dana abadi kebudayaan untuk mendukung para aktivis dan melestarikan budaya lokal.
Menanggapi seruan boikot pajak yang sempat menggema di media sosial, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
Ia menjelaskan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang taat akan langsung masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
Adapun praktik penyelewengan, menurutnya, sering kali terjadi akibat kolusi antara wajib pajak nakal dengan oknum aparat yang tidak berintegritas.
"Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk ke kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal,"ucapnya.
Namun dilansir dari akun X @disclaimerrrr yang mengunggah ulang video tersebut, sejumlah warganet justru merasa pernyataan Sri Mulyani itu hanyalah kebohongan.
Sebab, mereka mengaku tak merasakan beberapa fasilitas negara dari hasil pajak yang disebutkan Sri Mulyani tersebut.
"Waktu covid internet di gratiskan katanya. Data dari mana tuh Bu? Selama pandemi baik pake wifi maupun kuota saya tetap bayar. Enggak ada diskon juga. Ibu ini kebanyakan melihat data palsu, kebijakan yg dibuat berdasarkan data palsu akan menghasilkan sesuatu yg juga palsu," kata @RAgy***.
"Membangun/memperluas RS? Tapi masyarakat kalau berobat juga tetep bayar? Kocak. Internet gratis selama Pandemi? Kocak. Mudik pakek jalan tol? Kita lewat jalan tol tu bayar, jalan yang gratis ada, tapi ya rusak, banyak lubang, dll. Kocak," komentar @tejo***.
"Ratu pajak, jarang nongol, begitu nongol langsung cerita pajak. 80 tahun merdeka tapi semua masih dipajak. Tai," imbuh @muham***.
"Beliau menurut saya, beliau gagal menjadi mentri keuangan, sudah berapa tahun? Belum diganti? Gagal dipakai terus, semua dipajakin, kalau ditanya kemana, BUMN lapor rugi, Kepolisian kurang uang, TNI kurang dana, semua kantor pemerintah kurang semua. Lantas?" ujar @akui***.
TERPOPULER
