Saldo di Atas Rp 50 Juta Tapi Terima Bansos, PPATK Ungkap Temuan Janggal

Denada S Putri | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:01 WIB
Saldo di Atas Rp 50 Juta Tapi Terima Bansos, PPATK Ungkap Temuan Janggal
Ilustrasi bansos salah sasaran. [Ist]

Suara.com - Temuan mengejutkan terkait 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) memantik reaksi keras dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq.

Ia menuntut pemerintah segera memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," kata Maman kepada wartawan, dikutip Selasa, 12 Agustus 2025.

Temuan ini berasal dari analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos.

Selain pegawai BUMN, PPATK juga mencatat ada 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang menerima bantuan serupa.

Menurut Maman, distribusi bansos yang melenceng dari sasaran dapat mengaburkan tujuan utama program tersebut.

"Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” tegasnya.

DTSEN Jadi Kunci Perbaikan

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR itu menilai, perbaikan distribusi bansos tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Basis data ini mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima," ujarnya.

Kemensos Akan Telusuri Data

Menanggapi laporan PPATK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan memeriksa secara detail temuan tersebut.

Menurut data PPATK, ada 27.932 penerima berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan sekitar 6.000 profesi eksekutif atau manajer. Lebih mencengangkan lagi, 60 rekening penerima memiliki saldo di atas Rp 50 juta.

"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami ya, pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu, ya kita akan dalami, kita akan cek, kita akan cek itu," ujar Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, di Jakarta, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

100 Ribu Lebih Penerima Bansos Tak Layak, TNI-Polri hingga Pegawai BUMN Kecipratan

100 Ribu Lebih Penerima Bansos Tak Layak, TNI-Polri hingga Pegawai BUMN Kecipratan

News | Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:52 WIB

Geger! 28 Ribu Karyawan BUMN Kecipratan Bansos, DPR Meradang!

Geger! 28 Ribu Karyawan BUMN Kecipratan Bansos, DPR Meradang!

News | Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:31 WIB

BUMN Asuransi Mau Dimerger, Bos OJK Sudah Dapat Bisikan dari Danantara

BUMN Asuransi Mau Dimerger, Bos OJK Sudah Dapat Bisikan dari Danantara

Bisnis | Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:32 WIB

Terkini

Kasus Amsal Sitepu: Saat Kreativitas Dinilai Rp0 dan Berujung Tuntutan 2 Tahun Penjara

Kasus Amsal Sitepu: Saat Kreativitas Dinilai Rp0 dan Berujung Tuntutan 2 Tahun Penjara

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 08:38 WIB

Prajurit TNI Gugur di Lebanon Bertambah, Ledakan Hantam Konvoi UNIFIL saat Misi Perdamaian

Prajurit TNI Gugur di Lebanon Bertambah, Ledakan Hantam Konvoi UNIFIL saat Misi Perdamaian

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 08:32 WIB

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Praka Farizal Segera Dipulangkan ke Indonesia

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Praka Farizal Segera Dipulangkan ke Indonesia

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:56 WIB

3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo

3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:35 WIB

Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet

Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:33 WIB

Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum

Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:29 WIB

Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum

Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 07:27 WIB

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB