Infografis
Suara.com - Teka-teki mengenai posisi politik PDI Perjuangan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akhirnya terjawab tuntas.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa partainya akan mengambil peran sebagai penyeimbang, sebuah posisi yang berada di luar kabinet namun tidak serta merta menjadi oposisi.
Puan memastikan PDIP akan mendukung penuh program pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun tak akan segan menjadi kritikus paling vokal jika ada kebijakan yang dianggap melenceng.
Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (11/8/2025), Puan menggarisbawahi sikap dualisme konstruktif yang akan dijalankan partainya. Sikap ini, menurutnya, adalah implementasi langsung dari arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Puan dilansir dari Antara.
Namun, Ketua DPR RI itu memberikan peringatan tegas. Dukungan tersebut tidak bersifat buta. "Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," lanjutnya.
![Puan Maharani diajarkan Prabowo Subianto menunggang kuda di kediaman Menhan RI, Hambalang, Bogor, Minggu (4/9/2022). [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/04/38937-puan-maharani-diajarkan-prabowo-subianto-menunggang-kuda.jpg)
Puan juga meluruskan terminologi politik yang seringkali disederhanakan oleh publik. Ia menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi seperti dalam sistem parlementer.
"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," tegas Puan. Yang ada, menurutnya, hanyalah pilihan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Untuk itu, PDIP secara sadar memilih posisi di luar, yang dibuktikan dengan tidak adanya kader partai yang menduduki kursi menteri.
Baca Juga: Prabowo Instruksikan Pangkas Birokrasi: Dana Desa dan Makan Gratis Jadi Prioritas
"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," ucapnya.
Sikap yang disampaikan Puan ini merupakan penjabaran dari pidato politik Megawati Soekarnoputri dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali pada Sabtu (2/8) lalu.
Saat itu, Megawati menyatakan PDIP tidak akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih namun juga tidak akan mengambil peran oposisi tradisional.
Megawati menyebut peran partainya adalah untuk memastikan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Ia berjanji partainya akan tetap kritis dan tegas terhadap setiap kebijakan yang menyimpang.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," kata Presiden ke-5 RI tersebut dalam pidatonya.
Bagi PDIP, keberpihakan politik tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar kabinet, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh Bung Karno.
"Jadi artinya posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan, dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkas Puan.
