Demo Pati Ricuh! Lemparan Plastik Isi Air Mineral Dibalas Gas Air Mata

Suara.com - Aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur di Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025), berlangsung ricuh.

Suasana yang semula damai berubah menjadi kisruh saat massa dan aparat saling lempar benda-benda yang ada di sana.

Kericuhan ini terekam dalam sebuah video yang disiarkan oleh Kompas TV.

Dalam rekaman tersebut, tampak demonstran melemparkan plastik berisi air ke arah gedung pemerintahan.

Cuplikan video yang sama kemudian menyebar luas di media sosial X, salah satunya diunggah oleh akun @/ilhampid.

Akun tersebut menambahkan sebuah keterangan yang mengklaim bahwa aparat keamanan telah menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

"Menembaki warga dengan gas air mata," demikian bunyi keterangan yang menyertai unggahan video tersebut.

Klaim ini sontak menyulut amarah warganet. Banyak yang tidak terima dengan tindakan aparat yang dinilai sangat tidak sepadan.

Mereka membandingkan aksi massa yang hanya melempar air mineral dengan balasan berupa gas air mata dari petugas.

"Warga melempar dengan air mineral dan sendal, polisi dengan gas air mata. Harusnya polisi melindungi rakyat yang demo bukan malah balik menyerang," tulis akun @anj**** dengan geram.

Kritik tajam lainnya juga datang dari warganet yang menyoroti penggunaan peralatan keamanan yang dibeli dari uang rakyat untuk melawan rakyat itu sendiri.

"Mereka nggak akan berani balas masyarakat pake tangan kosong, mereka cuma bisa manfaatin alat yang diperoleh dari duit rakyat buat melawan rakyat itu sendiri," sahut akun @hgs****.

Insiden ini menambah panas tensi antara warga dan pemerintah daerah Pati, yang dipicu oleh kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Salah satu rencananya adalah menaikkan PBB hingga 250 persen.

Amarah warga Pati pun tersulut karena Sudewo menantang mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa. 

Sudewo sehari sebelum aksi demo juga sempat sesumbar kalau ia tak bisa dilengserkan. 

Ia berdalih kursi nomor satu yang diduduki sekarang hasil proses demokrasi yang konstitusional.