Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Noel terjaring OTT atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang ingin mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, peristiwa OTT terhadap Noel merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini sekaligus mencederai semangat anti korupsi dan komitmen pemberantasan korupsi yang selalu digaungkan Prabowo dalam setiap pidatonya.
Kekinian, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya memberantas korupsi dalam pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR dan DPD RI pada 15 Agustus lalu.
“Mestinya anggota Kabinet Merah Putih, para Menteri dan Wakil Menteri menjadi garda terdepan dalam mengawal komitmen Presiden memberantas korupsi, bukan malah jadi pelaku,” kata Iwan, lewat keterangannya, dikutip Jumat (22/8/2025).
Baca juga: Privilege Napi VVIP: Sembilan Bulan Hukuman Putri Candrawathi Langsung Menguap ...
![Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan (batik) mengemukakan persoalan pertambangan Migas di Pulau Pagerungan Besar dan Kecil yang dieksplorasi perusahaan migas. [Suara.com/Faqih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/27/28656-direktur-indonesia-political-review-ipr-iwan-setiawan.jpg)
Iwan mendorong agar Prabowo selaku Kepala Negara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap anggota kabinetnya terkait dengan potensi-potensi adanya korupsi di kementerian dan lembaga.
“Presiden harus mengultimatum keras para menteri dan wakil menterinya agar tidak main-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Miris! Istri Hingga Tukang Pijat Pejabat Diduga Naik Haji Furoda Pakai Uang Negara
“Bila perlu, Presiden sendiri yang eksekusi jika ada menterinya yang menyelewengkan uang negara, jangan biarkan ada potensi korupsi lagi di antara anggota kabinetnya,” imbuhnya.
Iwan juga mendorong agar KPK bisa mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti bersalah, diberikan tuntutan hukuman paling maksimal.
“Semoga kejadian ini juga menjadi warning bagi pejabat dan elite yang lain untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun,” tandasnya.
