REGIONAL:
Suara.com - Suhu politik nasional memanas setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan pernyataan keras yang menyasar kelompok yang menyerukan pembubaran parlemen. Tak tanggung-tanggung, politikus Partai NasDem itu menyebut siapa pun yang menginginkan DPR bubar memiliki mental sebagai "orang tertolol sedunia".
Pernyataan kontroversial ini dilontarkan Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025). Respons ini merupakan balasan terhadap ramai kritik dan seruan demo untuk membubarkan DPR yang viral di media sosial, terutama dipicu oleh kemarahan publik atas gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai fantastis.
Dengan nada tinggi, Sahroni menegaskan bahwa gagasan membubarkan lembaga legislatif adalah sebuah kekeliruan fatal.
"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni.
Menurut dia, bahwa meskipun kritik, komplain, bahkan caci maki diterima sebagai bagian dari risiko jabatan, ada batasan etika yang menurutnya telah dilanggar oleh wacana pembubaran tersebut.
"Bubarkan DPR, kadang-kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan," tambahnya.
Menurut Sahroni, fungsi negara tidak akan berjalan tanpa adanya DPR yang memegang peran legislasi, pengawasan, dan representasi. Ia berargumen bahwa membubarkan DPR justru akan menciptakan kekacauan dan masalah baru yang lebih besar bagi pemerintahan.
"Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR," urainya.
Meski demikian, Sahroni mengklaim bahwa DPR tidak anti-kritik. Ia bahkan mempersilakan publik melontarkan umpatan kasar, namun meminta agar kritik tersebut tetap konstruktif dan tidak berlebihan.
"Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan," ujar dia.
Sambil mengakui bahwa anggota dewan juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, Sahroni berharap ada tata cara penyampaian kritik yang lebih baik.
"Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya," katanya.
Latar Belakang Seruan Demo Bubarkan DPR
Pernyataan keras Sahroni ini menjadi puncak dari kegerahan elite politik terhadap gelombang protes yang masif di dunia maya. Sebelumnya, jagat media sosial Indonesia digemparkan oleh seruan aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Pesan berantai di WhatsApp hingga unggahan viral di platform X (dulu Twitter) menyuarakan satu tuntutan utama: mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan dekrit pembubaran DPR RI.
Salah satu akun X yang menjadi motor penggerak seruan ini, @Heraloebss, menyebut bahwa kemarahan warganet telah mencapai titik didih.
“Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen Seruan Demo Bubarkan DPR!!! Gelombang seruan untuk membubarkan DPR RI yang ramai di media sosial menjelang 25 Agustus 2025 bukanlah tanpa sebab,” seru akun tersebut.
Bahkan, seruan aksi disertai dengan instruksi teknis untuk mengantisipasi bentrokan dengan aparat keamanan, menunjukkan keseriusan gerakan di level akar rumput digital.
"Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun X @NenkMonica.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok buruh yang secara formal menginisiasi atau mendeklarasikan keikutsertaan dalam aksi 25 Agustus tersebut.
Penting untuk membedakan aksi ini dengan demonstrasi yang akan digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 28 Agustus 2025. Aksi buruh tersebut memiliki tuntutan berbeda, yakni kenaikan upah minimum 8,5–10,5% dan penghapusan praktik outsourcing.
TERPOPULER
