REGIONAL:
Suara.com - Jagat media sosial Indonesia digemparkan oleh beredarnya sebuah surat undangan rapat yang dinilai menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara. Tak main-main, surat tersebut menggunakan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk agenda rapat persiapan pernikahan putri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Surat bernomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 itu secara terang-terangan mengundang sejumlah pihak untuk membahas teknis pernikahan Amadhea & Derry.
Ironisnya lagi, rapat tersebut dijadwalkan dan dilaksanakan di salah satu ruangan paling terhormat di markas besar BNPB.
"Yth. Bapak/Ibu sebagaimana terlampir. Dalam rangka pelaksanaan persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB, Amadhea & Derry, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu koordinator dalam pembahasan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Pukul15.30 WIB - Selesai," demikian bunyi kutipan surat yang viral, dilihat Minggu (24/8/2025).
Lokasi rapat yang dipilih pun menambah kontroversi. "Ruang Rapat Aula Sutopo Purwo Nugroho Lt.15 Graha BNPB. Jalan Pramuka Kavling 38 Jakarta Timur," lanjut surat tersebut, merujuk pada aula yang dinamai untuk menghormati mendiang Humas BNPB yang sangat dicintai publik.
Surat tersebut diketahui ditembuskan langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang kemudian menjadi juru bicara untuk mengklarifikasi polemik ini.
BNPB Buka Suara
Merespons kegaduhan yang meluas, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 23 Agustus 2025, ia membenarkan keaslian surat undangan dan pelaksanaan rapat tersebut.
Rustian menjelaskan bahwa undangan itu memang ditujukan kepada panitia internal yang telah dibentuk oleh Letjen Suharyanto untuk membantu kelancaran acara pernikahan putrinya.
"Undangan tersebut ditujukan kepada panitia (pernikahan putri Kepala BNPB) yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internal BNPB ada juga sebagian angkatan beliau," ujar Rustian.
Ia tidak menampik bahwa panitia tersebut terdiri dari jajaran internal BNPB serta pihak eksternal dari kolega Suharyanto, termasuk dari unsur kepolisian.
"Undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang ditentukan beliau. Ada internal, ada juga sebagian angkatan beliau, termasuk polisinya," kata Rustian.
Menurutnya, rapat itu digelar untuk membantu tugas wedding organizer (WO) yang telah ditunjuk secara profesional oleh keluarga.
"Jadi, dengan telah terbentukanya panitia ini perlu diadakan rapat untuk bantu WO yang telah beliau tunjuk," jelasnya.
Lantas, apa alasan penggunaan kop surat resmi negara untuk urusan pribadi? Rustian berdalih hal itu terpaksa dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki Kepala BNPB.
"Keterbatasan waktu beliau (Suharyanto) juga karena terjadi banjir longsor dan karhutla, beliau sibuk. Kami juga sibuk di daerah masing-masing dan waktu itu bisa dilaksanakan dan dikumpulkan sehingga pakai kop BNPB," kilah Rustian.
Ia menegaskan bahwa panitia bentukan ini hanya bertugas mempermudah koordinasi dengan WO, terutama dalam hal memilah tamu undangan saat acara berlangsung.
"Beliau (Suharyanto) wanti-wanti kami hanya membantu WO yang sudah ditunjuk dengan memberikan masukan-masukan mengonsolidasikan semua seksi-seksi," tuturnya.
Di tengah kontroversi penyalahgunaan fasilitas, Rustian memastikan tidak ada sepeser pun anggaran negara yang digunakan untuk acara pernikahan tersebut.
"Beliau TNI, paham betul tentang penggunaan anggaran negara ini," ucapnya.
Dengan klarifikasi tersebut, pihak BNPB berharap polemik ini dapat segera berakhir. "Semoga informasi in semakin jelas dan kami mohon polemik ini bisa diakhiri sampai disini," tuntasnya.
TERPOPULER