REGIONAL:
Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel) sebagai solusi jangka pendek untuk mengurai kemacetan tuai kritik keras.
Koalisi Pejalan Kaki menyayangkan langkah tersebut dan menilainya sebagai bentuk kemunduran signifikan dalam paradigma pembangunan transportasi berkelanjutan di ibu kota.
Kebijakan yang mengorbankan fasilitas pejalan kaki ini dianggap kontraproduktif terhadap upaya mendorong kualitas hidup perkotaan yang lebih baik.
Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menegaskan bahwa akar masalah kemacetan kronis di Jakarta berasal dari tingginya volume dan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Berdasarkan data, jumlah kendaraan di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya, sementara pertumbuhan ruas jalan sangat terbatas.
Oleh karena itu, kebijakan yang seharusnya diambil adalah mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik, sepeda, atau berjalan kaki.
Trotoar yang aman dan nyaman merupakan elemen krusial untuk mendukung mobilitas aktif dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih manusiawi.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor," kata Alfred saat dikonfirmasi, Minggu (24/8/2025).
Menurut Alfred, langkah disinsentif yang lebih efektif dan telah terbukti di berbagai kota dunia adalah penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) dan tarif parkir progresif di kawasan-kawasan padat kendaraan, termasuk koridor TB Simatupang.
Ia menambahkan, kajian komprehensif terkait kebijakan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak periode 2009 hingga 2010.
"Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di Jakarta dan sekitarnya. Jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," ujarnya.
Alfred menilai, kebijakan memangkas trotoar justru bertentangan dengan semangat memperbaiki kualitas ruang kota dan mengabaikan hak-hak pejalan kaki yang dijamin undang-undang.
Ia menegaskan, Pemprov DKI semestinya fokus pada peningkatan dan perluasan fasilitas untuk pejalan kaki, bukan malah mengorbankannya demi kelancaran sesaat kendaraan bermotor.
"Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini," tegasnya.
Lebih jauh, Alfred menyebut rencana ini sangat merugikan karena pembangunan sistem transportasi berkelanjutan telah dirintis oleh beberapa gubernur Jakarta sejak awal era 2000-an.
Ia bahkan membandingkan kebijakan ini dengan era gubernur sebelumnya yang juga dinilai tidak berpihak pada pejalan kaki dan pesepeda.
"Sepertinya, tabiat Plt Gubernur give away Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki. Padahal pada 2017 yang lalu, masih terhutang 1.600 kilometer trotoar yang harus dibangun," kata Alfred.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan bahwa ia telah menyetujui usulan pemangkasan trotoar di kawasan TB Simatupang agar ruas jalan bisa dilebarkan untuk kendaraan.
Menurutnya, langkah ini terpaksa diambil sebagai respons terhadap kondisi kemacetan yang semakin parah di area tersebut.
"Saya menyetujui itu," kata Pramono, Sabtu (23/8/2025).
Pramono mengakui bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki.
Namun, ia beralasan bahwa kondisi di sepanjang koridor Jalan TB Simatupang saat ini membuat fungsi trotoar tidak maksimal dan tidak nyaman bagi pejalan kaki.
Salah satunya karena masifnya proyek-proyek infrastruktur nasional yang sedang berlangsung.
"Kan sekarang ini sebenarnya di TB Simatupang pejalan kakinya pasti juga tidak nikmat. Karena semua hampir jalan 50 meter ada proyek nasional dan itu harus dibenahi," ujar Pramono.
TERPOPULER