Jakarta Siaga Lagi! Giliran Massa Buruh Gelar Demo 28 Agustus di DPR, Gaungkan Tuntutan Hostum

Suara.com - Gelombang protes kembali bakal melanda ibu kota dan provinsi lain di Indonesia. Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja dijadwalkan akan turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025, untuk menyuarakan serangkaian tuntutan yang diyakini akan menentukan nasib ketenagakerjaan di masa depan.

Aksi demo 28 Agustus ini yang dimotori oleh Partai Buruh ini akan dipusatkan di dua titik vital pemerintahan, yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Kabar mengenai aksi nasional ini telah dikonfirmasi secara resmi melalui akun media sosial Partai Buruh, yang mengumumkan rencana demonstrasi damai secara serentak.

"28 Agustus 2025. Aksi damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, gedung DPR RI," demikian bunyi unggahan tersebut, seperti yang dilihat pada Selasa (26/8/2025).

Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memberikan rincian lebih lanjut mengenai skala massa yang akan terlibat.

Menurutnya, khusus untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, mobilisasi massa diperkirakan mencapai puluhan ribu orang, yang akan menjadi ujung tombak penyampaian aspirasi langsung di jantung pemerintahan.

"Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu," ujar Said Iqbal dalam sebuah pernyataan video yang diunggah oleh akun resmi Partai Buruh.

Aksi yang akan digelar lusa ini diberi nama yang tegas dan lugas, 'Hostum', sebuah akronim dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

Nama ini secara langsung merefleksikan dua isu utama yang menjadi api dalam sekam bagi para pekerja selama bertahun-tahun. Said Iqbal menegaskan bahwa meskipun skalanya besar, aksi ini dirancang sebagai wadah penyampaian aspirasi secara damai.

"Aksi serempak ini kami namakan adalah Hostum. Ini aksi damai menyampaikan aspirasi," ujar Said Iqbal.

Lebih dari sekadar nama, 'Hostum' membawa enam tuntutan fundamental yang tidak hanya menyangkut isu perburuhan, tetapi juga merambah ke ranah reformasi pajak, legislasi, hingga sistem pemilu.

Berikut adalah enam tuntutan yang akan digemakan oleh massa buruh pada 28 Agustus mendatang:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
Tuntutan inti ini menyasar sistem kerja alih daya (outsourcing) yang dianggap merugikan pekerja karena minimnya kepastian kerja dan jenjang karier. Di samping itu, para buruh menolak keras kebijakan upah murah yang dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meroket, terutama di kota-kota besar.

2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
Menyikapi maraknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri, massa menuntut adanya intervensi serius dari pemerintah. Mereka mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang berfungsi untuk mengawasi, memediasi, dan mencegah terjadinya PHK massal secara sepihak.

3. Reformasi Pajak Perburuhan
Para buruh menuntut perombakan sistem perpajakan yang dianggap memberatkan. Tuntutannya sangat spesifik, yaitu menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan pajak untuk pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta menghapus kebijakan pajak yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan menikah.

4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
Tuntutan ini merupakan penolakan terhadap semangat Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai lebih banyak merugikan hak-hak pekerja. Massa mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan pro-buruh, tanpa memasukkan kembali pasal-pasal kontroversial dari Omnibus Law.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
Para buruh menunjukkan kepeduliannya terhadap isu pemberantasan korupsi dengan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka meyakini bahwa korupsi yang merajalela menjadi salah satu akar masalah dari kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan pekerja.

6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029
Tuntutan terakhir ini masuk ke ranah politik, di mana para buruh meminta adanya revisi terhadap RUU Pemilu. Mereka menghendaki adanya desain ulang sistem Pemilu untuk tahun 2029 yang dianggap lebih adil, transparan, dan mampu menghasilkan wakil rakyat serta pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib buruh dan masyarakat luas.