Yaqut Makin Terjepit? KPK Periksa Stafsus Ishfah Abidal Aziz di Kasus Korupsi Haji Rp 1 Triliun

Suara.com - Suara.com - Sinyalemen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik "orang-orang terdekat" mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Babak baru penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dimulai dengan pemeriksaan intensif terhadap mantan staf khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz.

Pemeriksaan ini menjadi langkah konkret pertama KPK setelah sepekan menjanjikan akan memanggil pihak-pihak kunci di sekitar Yaqut.

Kehadiran Ishfah di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (26/8/2025) mengonfirmasi keseriusan lembaga antirasuah membongkar skandal yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun ini.

“Hari ini sudah ada pemanggilan, dan hadir. (Apakah Ishfah Abidal Aziz?) Betul,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir Antara, Selasa (26/8/2025).

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ishfah bertujuan untuk mendalami berbagai petunjuk dan barang bukti yang telah disita sebelumnya. Peran Ishfah dianggap sangat vital, terbukti dari statusnya sebagai salah satu pihak yang rumahnya pernah digeledah dan kini dicegah bepergian ke luar negeri.

“Karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan, seperti hari ini (Selasa 26/8), pemeriksaan begitu, bisa hadir, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” kata Budi.

Langkah KPK ini sejalan dengan pernyataan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada hari sebelumnya. Asep telah memberi sinyal keras bahwa lingkaran dalam Yaqut akan segera dipanggil.

“Minggu ini atau minggu depan, di-pantengin aja rekan-rekan. Kami memanggil orang-orang terdekatnya, seperti itu ya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).

Penyidikan kasus korupsi kuota haji periode 2023-2024 ini resmi diumumkan KPK pada 9 Agustus 2025, hanya dua hari setelah mereka meminta keterangan dari Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 1 triliun.

Selain ditangani KPK, kejanggalan penyelenggaraan haji juga ditemukan oleh Pansus Angket Haji DPR RI. Sorotan utama Pansus adalah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 yang dibagi rata 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus. Padahal, menurut UU No. 8 Tahun 2019, alokasi kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, dan 92 persen sisanya untuk haji reguler.