Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyayangkan adanya korban jiwa dalam demo masyarakat di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (28/8) kemarin.
Demo itu berujung menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat ditabrak an dilindas mobil Rantis Brimob.
Salah satu pemicu demo itu diketahui akibat kritik publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal di tengah ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Menanggapi hal itu, Rieke menegaskan dirinya sama sekali tidak keberatan jika gaji maupun tunjangannya sebagai anggota dewan dikritik, bahkan dipangkas.
"Silakan, kalau buat saya mau dikurangin semua juga nggak masalah. Terserah saja," kata Rieke usai menghadiri pemakaman Affan di TPU Karet Bivak, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Menurut Rieke, suara rakyat yang disampaikan lewat aksi demonstrasi adalah bagian dari kritik yang harus dihormati.
Ia menambahkan, tragedi yang menimpa Affan menjadi pengingat pentingnya DPR mendengarkan aspirasi masyarakat secara lebih serius.
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR terjadi dalam dua kali, Senin (25/8) dan Kamis (28/8), diwarnai bentrokan hingga menimbulkan korban jiwa.
![Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis alias rantis jenis Barakuda, Kamis (28/8/2025) malam. [Kolase X dan Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/29/52832-affan-kurniawan-driver-ojol-yang-tewas-setelah-terlindas-rantis-brimob-kamis-2882025-suaraco.jpg)
Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah jalani perawatan di RSCM karena dilintas mobil Brimob.
Baca Juga: Jenazah Affan Kurniawan Dimakamkan, Jangan Biarkan Keadilan Ikut Mati
Aksi tersebut digerakkan oleh sejumlah kelompok mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang menyoroti besarnya gaji serta tunjangan anggota DPR.
Mereka menilai pendapatan wakil rakyat terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kondisi rakyat yang masih banyak menghadapi kesulitan ekonomi.
Besaran gaji anggota DPR terdiri dari gaji pokok sekitar Rp 4,2 juta, ditambah berbagai tunjangan yang totalnya bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta per bulan.
Kritik publik muncul karena fasilitas tersebut dianggap tidak sebanding dengan kinerja DPR yang dinilai rendah dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
