Sebut Tidak Level dengan Rakyat Jelata, Ini Profil Deddy Sitorus dan Kontroversinya

M Nurhadi Suara.Com
Senin, 01 September 2025 | 15:05 WIB
Sebut Tidak Level dengan Rakyat Jelata, Ini Profil Deddy Sitorus dan Kontroversinya
Deddy Sitorus (e media DPR)
Baca 10 detik

Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (Deddy Sitorus), viral karena pernyataan kontroversialnya terkait rakyat jelata menuai banyak kecaman di media sosial.

Pernyataan tersebut muncul dalam sebuah acara televisi, di mana Deddy menolak menyamakan gaji anggota DPR dengan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah seperti tukang becak dan buruh.

Dia menyebut perbandingan itu sebagai "sesat logika" dan menggunakan istilah "rakyat jelata," sebuah diksi yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat.

Menyadari kegaduhan yang terjadi, Deddy Sitorus segera memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya.

Ia menjelaskan bahwa potongan video yang viral tersebut tidak menampilkan pernyataan utuhnya.

Menurutnya, konteks asli dari perbincangan itu adalah perbandingan gaji yang tidak setara, seperti membandingkan gaji seorang jenderal dengan prajurit.

Ia bersikeras bahwa perbandingan tersebut tidaklah adil dan memicu salah persepsi di kalangan masyarakat.

Profil dan Jejak Langkah Deddy Sitorus

Deddy Sitorus lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada 18 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) dan kerap menyuarakan isu-isu politik, sosial, dan kebijakan publik.

Baca Juga: Bambang Pacul vs FX Rudy: Intip Perbedaan Latar Pendidikan Dua Politisi Senior PDIP

Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang kini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Deddy juga memiliki jejak karier di berbagai bidang. Pada tahun 1998-1999, ia aktif di International Council on Social Welfare (ICSW) sebagai perwakilan Indonesia dan turut mendirikan Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia.

Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan swasta maupun BUMN, termasuk PT Takagama, PT Waskita Beton Precast, hingga PTPN III Holding.

Jalan Deddy menuju Senayan tidaklah mulus. Ia pertama kali mencoba peruntungan di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2014, namun belum berhasil.

Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2019, ia berhasil meraih suara terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dengan 34.709 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selama menjabat, Deddy ditempatkan di Komisi VI yang mengurusi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN.

Pada periode berikutnya, yakni 2024-2029, Deddy Sitorus kembali terpilih dan kini menduduki kursi Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, serta reformasi birokrasi.

Dengan latar belakang sebagai pengamat politik, Deddy sering tampil di berbagai media sebagai narasumber.

Kontroversi yang Melingkupi Deddy Sitorus

Selain pernyataan "rakyat jelata" yang baru-baru ini mencuat, nama Deddy Sitorus sudah sering kali menjadi perbincangan publik karena berbagai kasus dan kontroversi. Beberapa di antaranya yang paling menonjol adalah:

1. Nyaris Adu Jotos di Acara Televisi

Pada Maret 2024, sebuah video singkat menjadi viral di internet. Video itu menampilkan adu mulut antara Deddy Sitorus dan politisi Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer, yang hampir berujung adu jotos.

Kejadian ini berlangsung saat keduanya menjadi narasumber dalam program televisi swasta yang membahas "Keculasan Pemilu 2024." Beruntung, situasi dapat diredam oleh pihak stasiun televisi.

2. Unggahan yang Menyinggung Profesi Advokat

Pada tahun 2021, Deddy Sitorus sempat menerima somasi dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (LBH Fakta).

Somasi ini dilayangkan karena sebuah unggahan di media sosialnya yang dinilai menyinggung profesi advokat. Setelah mendapat somasi, Deddy berjanji akan memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.

3. Dugaan Kasus Gratifikasi

Pada akhir 2024, Deddy dilaporkan ke KPK dan Polri oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi (LSAK), Hariri. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran hukum saat Deddy menggunakan helikopter kampanye.

Meski tidak ada kelanjutan dari laporan tersebut, Deddy Sitorus membantah keras tuduhan tersebut.

Kontributor : Rizqi Amalia

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI

Mau notif berita penting & breaking news dari kami?