Selain itu, Tito turut meminta seluruh pejabat menunda perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri hingga kondisi kembali kondusif.
"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif," ujar Tito.
Ia menegaskan, kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing untuk memastikan pengendalian situasi berjalan baik.
"Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ," pungkasnya.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah terus terjadi sejak Senin, 25 Agustus 2025.
Unjuk rasa yang semula memprotes besaran tunjangan anggota DPR ini berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia.
Seruan demo 25 Agustus itu pertama kali muncul lewat pesan berantai dari grup percakapan Whatsapp juga media sosial.
Ajakan dari kelompok yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" itu disebar hampir seminggu sebelum pelaksanaan.
Mereka mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan. Dalam narasinya, kelompok ini menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Gerakan Rakyat Lebih Solid dari Pemerintah, Ferry Irwandi Desak 'Evaluasi' Pejabat
Tak hanya itu, mereka juga meramaikan seruan untuk membubarkan lembaga parlemen. "Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," bunyi pesan demo kala itu.
Kontributor : Anistya Yustika
