REGIONAL:
- Pertemuan Gibran dengan ojol menuai kontroversi soal keaslian peserta dan citra politik
- Pengemudi ojol sesungguhnya merasakan beban berat akibat tarif potongan dan kebijakan Omnibus Law
- Kesenjangan sosial makin nyata antara janji politik dan kondisi nyata rakyat kecil
Suara.com - Di tengah hiruk pikuk ibu kota, narasi tentang pembangunan dan kemajuan sering kali terbentur pada realitas pahit kesenjangan sosial yang kian menganga.
Fenomena ini semakin mencuat lewat dua potret yang kontras, yakni di satu sisi, peristiwa "ojol-ojolan" yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan di sisi lain, jeritan rakyat kecil yang masih bergelut dengan kemiskinan dan ketidakadilan.
Isu ini bermula dari acara pertemuan Gibran dengan para pengemudi ojek online (ojol) yang memicu sorotan publik.
Muncul dugaan bahwa peserta bukanlah pengemudi asli, melainkan "ojol fiktif" yang direkayasa untuk membangun citra politik tertentu.
Sorotan kian tajam ketika sepatu mewah yang dikenakan oleh sebagian peserta menjadi bahan pembicaraan warganet.
"Nggak, ini pertanyaan, iya gitu lho. Karena sepatunya aja 2 juta katanya, gitu lho," ungkap Sujiwo Tejo dalam forum.
Menanggapi hal ini, pengamat politik, Qodari berusaha memberikan klarifikasi.
Dalam tayangan di akun YouTube tvOneNews yang diunggah, Rabu (3/9/2025), berjudul "Gibran Tidak Ada saat Prabowo Bersama Ketum Parpol, Qodari: Presiden dan Wapres Satu Paket | tvOne", Qodari menjelaskan bahwa Gibran telah berkoordinasi dengan pihak aplikator Gojek untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut.
"Mas Gibran itu mau ketemu dengan ojol. Lalu komunikasi dengan, apa tuh namanya? Aplikator itu Gojek ya, Gojek. Nah, komunikasi dengan aplikator, yaitu Gojek," ungkap Qodari dengan jelas.
"Nah, Gojek mengirimkan orang-orang tersebut. Perwakilan ya? Perwakilan. Nah, siapa yang datang? Ya, tergantung kepada Gojek," tambahnya.
Namun, alih-alih meredam isu, penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan baru, yakni apakah yang hadir benar-benar mewakili suara pengemudi ojol di lapangan atau hanya "perwakilan" yang sudah dipilih sesuai kepentingan politik tertentu?
Di luar perdebatan soal legitimasi pertemuan itu, kondisi para pengemudi ojol di lapangan justru menggambarkan realitas yang jauh berbeda.
Mirah Sumirat, Presiden Aspirasi Perwakilan Serikat Buruh, dengan tegas menyuarakan kekecewaan para ojol terhadap sistem yang dinilai semakin memberatkan.
"Potongan tarif ojol sekarang itu sudah mencapai 30-60 persen. Mereka marah karena pemerintah belum juga merealisasikan janji untuk menurunkan tarif itu," tegas Mirah.
Ia juga menyoroti dampak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang justru memperburuk keadaan.
Menurut Mirah, kebijakan tersebut bukan membawa kemajuan, melainkan menambah beban hidup buruh dan rakyat kecil.
"Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bikin sengsara rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut, Mirah mengungkapkan betapa sulitnya kelompok buruh memperjuangkan aspirasi mereka.
Ia menyoroti fakta bahwa DPR lebih mudah berdialog dengan kalangan pengusaha, termasuk "pengusaha skincare," ketimbang menerima audiensi dari para buruh.
Surat permohonan audiensi yang mereka ajukan tak kunjung direspons selama hampir setahun.
"Persoalannya tidak bakal bisa selesai, yaitu apa? Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merata," ungkap Mira.
Mirah juga memberikan contoh cerminan kesusahan rakyat melalui kisah Almarhum Affan Kurniawan.
"Kemarin kita melihat sama-sama rumah Almarhum Affan bawa tiga kali dua belas meter atau sebelas meter diisi tujuh orang. Itu adalah cermin kesusahan rakyat Indonesia," ucapnya.
Fenomena ini menggambarkan jurang yang semakin dalam antara janji politik dan kenyataan di lapangan.
Di satu sisi, ada panggung politik yang penuh simbol dan pencitraan, seperti pertemuan Gibran dengan para ojol yang kontroversi.
Di sisi lain, ada kehidupan rakyat kecil yang terus dihimpit kemiskinan, tanpa kejelasan kapan suara mereka benar-benar akan didengar.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
TERPOPULER