BEM SI Kerakyatan "Gedor" Istana: Desak RUU Perampasan Aset, Usut Makar, Tolak Militerisme

Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan telah menyampaikan sejumlah aspirasi langsung kepada pemerintah di Istana Negara, Jakarta.

Menjamu mereka di Istana, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Sekitar tiga jam, terhitung sejak kedatangan, mahasiswa kemudian keluar dari Istana Negara.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap menyampaikan apa saja tuntutan.

Ia mengatakan, tuntutan yang disampaikan kepada eksekutif kurang lebih sama dengan aspirasi yang disampaikan kepada legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Jadi titik tekan (tuntutan) pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI," kata Pasha di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," tutur dia.

Kendati belum bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam audensi tadi malam, BEM SI Kerakyatan mendapatkan respons dari pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi.

Melalui pertemuan tersebut, Prasetyo memastikan segera menyampaikan aspirasi BEM SI Kerakyatan kepada Prabowo.

"Tanggapan cukup baik. Belum tahu ya waktunya berapa tapi tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke bapak presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya pak presiden ingin menemui kami namun ada acara Maulid di Istiqlal, kebetulan," beberPasha.

Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang menyampaikan pihaknya bersama BEM SI Kerakyatan turut membawa tuntutan 17+8 secara langsung kepada Prasetyo dan Brian Yuliarto di dalam meja pertemuan.

Mereka meminta kedua menteri sebagai perwakilan pemerintah dapat mengakomodir tuntutan 17+8.

"Dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8, seperti itu. Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu," ungkap Kaleb.

Kaleb mengingatkan kepada mahasiswa maupun masyarakat luas bahwa pertemuan dengan pemerintah di Istana, Kamis malam bukan merupakan kemenanangan.

Ia mengingatkan untuk tetap melakukan pengawalan terhadap tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan.

"Ya, per hari ini sebenarnya kami menemui bapak menteri pak Mensesneg dan pak Mendikti bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang diseberluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah itu harus tetap dikawal, dan tetap disuarakan, seperti itu," tutur Kaleb.

Sementara Ketua BEM Universitas Yarsi sekaligus koordinator wilayah BEM SI Kerakyatan, Banten se-Jabodetabek, Phalosa La Syein mengatakan, kedua menteri yang menerima mereka di Istana memastikan menindaklanjuti tuntutan secara segera, kendati belum ada kepastiwan waktu hingga kapan.

"Untuk kepastian waktu, kami belum bisa memastikan sendiri karena dari bapak Mensesneg dan bapak Mendiktisaintek itu juga pasti akan mengakomodir segala tuntutan masyarakat dan akan dilakukan dalam waktu ataupun tempo secepat-cepatnya. Artinya apapun tuntutannya, per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif pun harus tetap masyarakat dan kami, rekan-rekan mahasiswa, kawal," jelas Phalosa.

Phalosa memastikan dalam pertemuan tersebut, tidak ada permintaan dari pemerintah terhadap BEM SI Kerakyatan untuk tidak melakukan demonstrasi.

"Tidak ada kejelasan tersendiri untuk demonstrasi dan tidak ada juga untuk menahan tidak demo dari bapak menteri di dalam. Artinya apapun tuntutan yang kita sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa," kata Phalosa.