REGIONAL:
Suara.com - Eko Cahyono dari Sajogyo Institute, menyoroti minimnya perhatian terhadap isu keadilan ekologi dan agraria dalam tuntutan 17+8.
Menurut Eko, meskipun tuntutan tersebut banyak didominasi isu ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, dan militer, namun masih sedikit yang memasukkan agenda tentang keselamatan layanan alam, krisis agraria, dan krisis ekosistem.
Padahal, isu-isu ini tak kalah penting dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
"Bencana ekosistem itu dirasakan rakyat berlapis," ujar Eko dalam forum diskusi bertajuk "Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Makna Politik dan Dampak Sosial", digelar Ikatan Sosiolog Indonesia (ISI) secara online, Rabu (10/9/2025).
Ia mencontohkan dampak dari pertambangan, perkebunan sawit, pertanaman industri, konservasi, hingga program strategis nasional seperti food estate dan kawasan strategis pariwisata nasional.
Semua ini, kata Eko, berkontribusi pada krisis ekologi yang seharusnya menjadi bagian integral dari tuntutan rakyat.
Eko Cahyono menegaskan, seharusnya tuntutan 17+8 ditambah dengan isu keadilan ekologi dan agraria. Ia menyayangkan bahwa isu-isu krusial ini belum terakomodasi.
Dia juga menyoroti karakter partai politik saat ini yang cenderung seragam.
"Kalau partai politik disetirkan semuanya, gak ada bedanya kok, satu dengan yang lain. Gak ada yang sungguh-sungguh berbeda," katanya.
Kondisi ini, menurut Eko, menyebabkan kesewenang-wenangan dan kekuasaan bisa berlaku tanpa kontrol.
Ia menekankan pentingnya membangun kekuatan oposisi kritis di luar negara untuk menyadarkan dan mengimbangi kekuatan yang ada.
Terakhir, Eko Cahyono mengajak untuk merefleksikan kembali ukuran target pembangunan yang selama ini hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, menggunakan PDB dan indeks rasio.
"Itu menurut saya, akar dari kebolehan eksplorasi, eksplorasi dan eksploitasi di alam habis-habisan," tegas Eko.
Ia menjelaskan bahwa pengejaran pertumbuhan semata telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif.
Eko menambahkan, di banyak negara, studi tentang pembangunan telah menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan pertumbuhan dan ukuran PDB sudah usang dan gagal.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang juga mempertimbangkan keadilan ekologi dan agraria.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
TERPOPULER