Suara.com - Aliansi Ibu Indonesia menyatakan "Ibu Pertiwi sedang berduka" sebagai respons atas serangkaian kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak adil, serta tindak kekerasan negara terhadap masyarakat sipil. Aliansi ini mengutuk sikap pemerintah yang dianggap lebih mementingkan elite dan abai terhadap penderitaan rakyat.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menjadi bagian dari aliansi, menyoroti bagaimana kenaikan tunjangan DPR pada akhir Agustus lalu terjadi di tengah kesulitan ekonomi rakyat, yang pada akhirnya menyulut kemarahan publik.
"Kami mengutuk sikap tidak peduli negara. Sebelum memuncak, rakyat sudah meneriakkan agar negara berbenah lewat penerapan transparansi anggaran... menghentikan proses legislasi yang merusak tatanan demokrasi seperti RUU TNI, namun itu tak didengar," katanya dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Kamis (11/9/2025).
Usman menambahkan, ironisnya, gelombang protes yang meluas justru disikapi dengan kekerasan berlebihan yang menewaskan 11 orang, termasuk Affan Kurniawan dan Rheza Shendy Pratama.
"Mereka adalah potret nyata rakyat kita. Dari pekerja informal seperti Affan, pengemudi ojol dan tulang punggung keluarga yang meregang nyawa dilindas Baraccuda Brimob, sampai pemuda seperti Rheza, mahasiswa... dan harapan keluarga, tewas dengan leher patah, tubuh penuh luka," imbuhnya.
Atas dasar keprihatinan tersebut, aliansi ini menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:
- Bebaskan Aktivis: Membebaskan mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang masih ditahan terkait unjuk rasa.
- Bentuk Tim Investigasi: Membentuk tim investigasi independen yang transparan untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya.
- Hentikan Kekerasan: Menghentikan segala bentuk praktik kekerasan dan tindakan represif dalam menangani demonstrasi.
- Hentikan Perusakan Lingkungan: Menghentikan izin-izin tambang yang merusak dan beralih dari energi kotor ke energi bersih, serta menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh warga.
- Hentikan Pemborosan Anggaran: Menghentikan atau menunda program populis seperti Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat yang menyebabkan pemangkasan anggaran di sektor vital seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan.
- Tunda Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menghentikan atau menunda program MBG yang dinilai pelaksanaannya kacau dan telah menyebabkan ribuan anak menjadi korban keracunan.
- Kembalikan TNI ke Barak: Menarik mundur militer dari ranah sipil dan mengembalikan TNI ke fungsi konstitusionalnya di bidang pertahanan.
