"Dia pintar, dapat beasiswa hukum di Leiden. Ini enggak abal-abal, Pak, tapi dia anak yatim. Saya mau bantu, tapi kebutuhannya besar. Akhirnya diambil perusahaan sana dengan perjanjian nanti jadi warga negara sana. Dia terima walau nangis-nangis," tutur Primus, menyoroti ironi bahwa potensi anak bangsa harus "direlakan" ke negara lain akibat sulitnya akses beasiswa di dalam negeri.
Dalam rapat tersebut, Primus mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola LPDP dan meminta agar data penerima beasiswa dibuka secara rinci kepada publik. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kecurigaan dan memastikan rasa keadilan.
"Rasa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap lapisan. Kita buka-bukaan saja, biar masyarakat percaya. Jangan sampai akses beasiswa hanya bisa didapatkan yang punya jalur tertentu," pungkasnya.
