Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas mengenai tarif pengantaran barang dan makanan.
Dilakukan audit investigatif terhadap potongan 5% hak ojol yang selama ini diduga diambil secara sepihak oleh aplikator.
Hapus semua program dari aplikator yang terbukti merugikan ojol, seperti program aceng, sistem slot, multi order, hingga keanggotaan berbayar.
Ganti Menteri Perhubungan dengan sosok yang terbukti pro-rakyat dan memahami denyut nadi pekerja informal.
Kapolri harus mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol.
Kekuatan aksi ini semakin solid dengan bergabungnya mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, yang membawa agenda tuntutan 17+8. Kolaborasi antara ojol dan mahasiswa ini dipandang sebagai kekuatan moral dan politik yang tidak bisa lagi diremehkan oleh Istana.
Igun bahkan memberikan peringatan keras kepada pemerintah, merujuk pada gejolak sosial di negara lain sebagai contoh bagaimana suara rakyat yang diabaikan bisa berujung pada krisis yang lebih besar.
“Jangan sampai tragedi perlawanan rakyat seperti di Nepal terjadi di Indonesia. Sebelum terlambat, Presiden Prabowo harus segera mencopot menteri-menteri yang tidak pro rakyat, khususnya Menteri Perhubungan,” tutup Igun.
TERPOPULER
