Suara.com - Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (GARDA) bersama aliansi mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (17/9/2025).
Aksi akan berlangsung di tiga titik, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Negara, dan DPR RI.
Ketua Umum Asosiasi GARDA, Igun Wicaksono, menegaskan aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
Menurutnya, peringatan tersebut yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan bangsa justru mencerminkan kemunduran sektor transportasi sejak Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menjabat.
"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," kata Igun dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (17/9/2025).
GARDA menilai Menhub lebih berpihak kepada perusahaan aplikasi transportasi ketimbang kepada pengemudi.
Igun menyebut Dudy justru berperan layaknya juru bicara perusahaan, bukan pejabat negara yang seharusnya melayani rakyat.
"Bahkan pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan," ujarnya.
Menurut Igun, kebijakan Kemenhub saat ini dikendalikan oleh kepentingan perusahaan aplikasi.
Baca Juga: Turunkan Ribuan Pasukan, Polisi Larang Massa Ojol Bakar Ban hingga Tutup Jalan Selama Demo!
GARDA menyebut fenomena itu sebagai vendor driven policy yang merugikan para pekerja transportasi daring.
"Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi 'vendor driven policy' dimana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online," ucapnya.
Dalam aksi ini, ada sejumlah tuntutan yang diusung.
Beberapa di antaranya yakni potongan aplikator maksimal 10 persen, regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigatif potongan 5 persen yang diambil aplikator, hingga penghapusan fitur Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
Selain itu, GARDA juga mendesak pencopotan Menteri Perhubungan dan pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Adapun rute aksi dimulai dari Kemenhub, lalu berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.
