Borok Dana Haji Terkuak: Potensi Kebocoran Rp 5 Triliun Per Tahun Disisir, Kejagung Digandeng

Suara.com - Tabir penyebab mahalnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mulai tersingkap. Pemerintah secara blak-blakan mengakui adanya potensi kebocoran anggaran yang nilainya sangat fantastis, diperkirakan mencapai 20 hingga 30 persen dari total anggaran sebesar Rp17 triliun setiap tahunnya. Angka ini setara dengan potensi kerugian hingga Rp5 triliun yang menguap begitu saja.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa borok dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang menjadi salah satu biang keladi utama membengkaknya biaya yang harus ditanggung jemaah. Tak mau tinggal diam, pemerintah kini mengambil langkah tegas dengan menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan super ketat.

"Perintah Presiden begitu. Ini masih satu tahapan, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari Kejaksaan Agung. Tadi Prof Reda (Jamintel) dan tim sudah menyatakan akan fokus membantu," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk menyisir dan menekan habis potensi korupsi dalam 10 proses pengadaan utama penyelenggaraan haji. Beberapa pos anggaran terbesar yang menjadi sorotan utama adalah transportasi udara, layanan syarikah, katering, hingga akomodasi jemaah selama di Arab Saudi.

Dahnil memaparkan skala masalah yang begitu besar. Dengan potensi kebocoran yang bisa menyentuh angka Rp5 triliun, upaya "bersih-bersih" ini diharapkan bisa memberikan efisiensi anggaran yang signifikan dan pada akhirnya meringankan beban jemaah.

"Dari 17 triliun total biaya penyelenggaraan haji untuk memberangkatkan 203 ribu orang, kebocoran 20 sampai 30 persen berarti hampir Rp5 triliun. Itu yang kami ingin tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran," ujarnya sebagaimana dilansir kantor berita Antara.

Upaya perbaikan tata kelola ini bukan isapan jempol belaka. Dahnil memberikan contoh konkret efisiensi yang sudah berhasil dilakukan pada layanan syarikah. Melalui proses lelang yang lebih transparan dan terbuka, biaya yang tahun lalu mencapai 2.300 riyal per orang, kini berhasil ditekan menjadi 2.100 riyal.

"Pemotongan biaya syarikah ini sudah menghemat hampir Rp180 miliar. Itu tanpa pungli, tanpa manipulasi. Ini contoh konkret bahwa efisiensi bisa dilakukan jika tata kelola diperbaiki," ungkapnya.

Meskipun tantangan untuk menurunkan BPIH secara finansial tetap besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, Dahnil optimistis bahwa dengan menekan angka kebocoran, upaya menurunkan biaya haji akan menjadi jauh lebih realistis.

"Kalau dari sisi finansial, menekan BPIH itu sulit karena dolar naik. Tahun ini patokan kita sudah Rp16.500, sementara tahun lalu masih Rp16.000. Tapi bila kebocoran bisa ditekan, upaya menurunkan BPIH akan jauh lebih realistis," kata dia.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah membenahi total tata kelola haji, terutama dalam aspek transparansi pengadaan. Keterlibatan Kejaksaan Agung dipandang sebagai kunci untuk mengawal reformasi besar-besaran ini agar berjalan sesuai rencana dan arahan Presiden.

"Kami ingin memastikan BPIH turun, sesuai arahan Presiden. Dan di situlah kami memohon peran aktif Kejaksaan Agung," kata dia.