- Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menghidupkan kembali peran kantin sekolah.
- Keberadaan ahli gizi juga penting untuk mengawasi makanan di kantin.
- Mereka menekankan bahwa akses terhadap makanan sehat tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan tertentu.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menuai sorotan tajam usai banyak siswa keracunan.
Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program ini.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menghidupkan kembali peran kantin sekolah.
"Kenapa nggak digiatkan aja kantin-kantin sekolah ya kan?," ujar Yuli Supriyati, Ketua Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat pada aksi gerak warga tolak MBG, di dekat kawasan Monas Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi tanpa menghilangkan rezeki para pedagang, justru menghidupkan kantin sekolah agar lebih bermanfaat.
Ia menambahkan, keberadaan ahli gizi juga penting untuk mengawasi makanan di kantin.
"Ditaruh lah ahli-ahli gizi itu untuk mengawasi kantin-kantin sekolah gitu. Karena di sekolah-sekolah internasional itu mereka sudah punya dapur sendiri. Mereka ada ahli gizi," tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa akses terhadap makanan sehat tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan tertentu.
"Jangan bilang anak Indonesia yang miskin, yang sekolahnya di sekolah-sekolah swasta atau negeri yang di pinggiran Jakarta, yang sekolah-sekolah anak-anak menengah ke bawah, mereka tidak punya hak untuk sehat? Jangan seperti itu," jelas ketua Kopmas.
Menurutnya, kebijakan yang adil sangat dibutuhkan agar anak-anak dari berbagai latar belakang sosial bisa menikmati gizi seimbang.
"Jadi inilah yang harus berkadilan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rusmarni Rusli dari Srikandi Indonesia menyoroti kebiasaan anak-anak di perkotaan yang justru mengonsumsi jajanan berlebihan.
"Kalau untuk anak di perkotaan, mereka jajannya aja udah melebihi dari MBG. Itu baru satu minuman loh misalnya. Jadi mereka melihat apa ini MBG? Makanya jadi akhirnya pemborosan," jelasnya.
Karena itu, ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sebelum program MBG dijalankan secara penuh.
"Butuh nggak ini sekolah? Butuh nggak wilayah ini untuk anak-anaknya mengonsumsi MBG? Kan begitu," kata Rusmarni.
TERPOPULER
