Apa Alasan Menteri Hukum Supratman Sahkan PPP Kubu Mardiono?

Suara.com - Pemerintah, melalui tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, secara resmi telah mengesahkan kepengurusan PPP di bawah komando Muhammad Mardiono. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi kubu Agus Suparmanto yang juga mengklaim sebagai ketua umum yang sah.

Pengesahan ini dikonfirmasi langsung oleh Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/10/2025). Ia menyatakan telah meneken Surat Keputusan (SK) pengesahan tersebut pada Rabu (1/10) pagi, sehari setelah kubu Mardiono mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum.

"Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian, apakah sudah diambil? Saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya, yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu," ucap Supratman sebagaimana dilansir Antara.

Lantas, apa yang menjadi dasar utama pemerintah mengakui kepengurusan Mardiono dan mengabaikan kubu lawan? Supratman menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui proses penelitian yang cermat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Hasilnya, kepengurusan Mardiono dinilai sah dan sesuai dengan landasan hukum internal partai.

Dasar hukum yang digunakan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP hasil Muktamar ke-9 di Makassar, yang hingga kini masih berlaku dan tidak mengalami perubahan.

"Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar Ke-9 di Makassar lalu dan itu tidak berubah," kata Supratman, membeberkan alasan legalitas di balik keputusannya.

Menariknya, saat ditanya mengenai pendaftaran yang juga dilakukan oleh kubu Agus Suparmanto pada hari yang sama, Supratman mengaku tidak mengetahuinya. Sikap ini seolah menjadi sinyal jelas bahwa pemerintah hanya mengakui satu kepengurusan yang telah memenuhi syarat administratif dan legal.

"Saya belum tahu karena saya tidak pernah bertemu. Jadi, yang pasti bahwa intinya, surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil muktamar PPP, itu sudah saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11," ujarnya.

Sebelumnya, PPP memang terbelah menjadi dua setelah penyelenggaraan Muktamar X di Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu. Muktamar yang diwarnai kericuhan itu menghasilkan dua klaim kemenangan. Muhammad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi, sementara di sisi lain, proses muktamar tetap berjalan dan menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, sebagai ketua umum.

Kubu Agus, yang diwakili oleh Sekjen Taj Yasin Maimoen dan mantan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy, bahkan telah menyerahkan berkas hasil muktamar mereka ke Kementerian Hukum. Namun, dengan terbitnya SK untuk Mardiono, nasib kepengurusan Agus Suparmanto kini berada di ujung tanduk.