Profil Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU: Adik Jusuf Kalla, Pionir Bioskop Digital-Mobil Listrik

Suara.com - Nama Halim Kalla, adik dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mendadak menjadi sorotan publik setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah.

Penetapan ini menempatkan seorang pengusaha yang dikenal inovatif dan mantan politisi dalam pusaran skandal besar yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Selain Halim Kalla, polisi juga menjerat mantan Direktur Utama PLN periode 2008–2009, Fahmi Mochtar (FM), serta dua pihak swasta lainnya berinisial RR dan HYL.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengonfirmasi penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara pada 3 Oktober 2025.

“FM ditetapkan sebagai tersangka karena saat itu menjabat sebagai Direktur PLN. Dari pihak swasta ada HK (Halim Kalla), tersangka RR, dan HYL. Proses penyidikan memungkinkan jumlah tersangka bertambah,” ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

Siapa Halim Kalla? Jejak Bisnis dan Politik Sang Inovator

Lahir di Ujung Pandang pada 1 Oktober 1957, Halim Kalla bukanlah nama baru di dunia bisnis dan politik Indonesia. Lulusan State University of New York at Buffalo, AS, ini dikenal sebagai pengusaha tangguh yang bisnisnya mampu bertahan dari hantaman krisis moneter 1998.

Namanya mencuat sebagai seorang inovator pada tahun 2006, saat ia menjadi satu-satunya pengusaha yang berani memperkenalkan Digital Cinema System (DCS) di Indonesia. Teknologi ini merevolusi industri perfilman nasional, mulai dari proses pembuatan hingga penayangan di bioskop.

Tak berhenti di situ, Halim juga merambah dunia politik. Dikutip dari situs resmi KPU RI, ia pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II untuk periode 2009-2014.

Di luar parlemen, ia tercatat sebagai Direktur Utama Intim Wira Energi dan Direktur PT BRN, perusahaan yang kini terseret dalam kasus korupsi PLTU.

Inovasinya yang paling mutakhir adalah pengembangan kendaraan listrik melalui Haka Auto. Meski masih dalam bentuk prototipe, ia memperkenalkan tiga model: Smuth (pikap listrik), Erolis (mobil penumpang mini), dan Trolis, yang sempat digadang-gadang akan menjadi bagian dari masa depan otomotif Indonesia.

Kronologi Proyek Mangkrak yang Rugikan Negara

Kasus yang menjerat Halim Kalla berawal dari lelang proyek PLTU Kalbar-1 berkapasitas 2x50 megawatt pada tahun 2008. Konsorsium Kerja Sama Operasi (KSO) BRN, yang dipimpin oleh Halim Kalla, ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Namun, menurut polisi, kemenangan ini sarat akan kejanggalan. Konsorsium tersebut dinilai tidak memenuhi sejumlah syarat krusial, seperti tidak memiliki pengalaman membangun pembangkit minimal 25 MW dan tidak menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit.

“Penetapan pemenang lelang dilakukan meski konsorsium tidak memenuhi syarat teknis dan administratif. Ini menjadi titik awal rangkaian pelanggaran yang berujung pada kerugian negara,” ujar Irjen Cahyono Wibowo.

Kontrak senilai USD 80 juta dan Rp507 miliar ditandatangani pada 11 Juni 2009. Ironisnya, seluruh pekerjaan proyek kemudian dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu PT PI dan QJPSE, sebuah perusahaan energi asal Tiongkok.

“Seluruh pekerjaan dialihkan ke pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Proyek mangkrak, tapi uang sudah mengalir,” tambah Cahyono.

Akibatnya, pembangunan PLTU gagal total dan tidak dapat dimanfaatkan sejak 2016. Laporan investigatif BPK RI menyimpulkan adanya indikasi kerugian negara sebesar USD 62,410 juta dan Rp323,2 miliar. Polri juga tengah mendalami dugaan aliran dana suap dari konsorsium BRN kepada sejumlah pihak.

Hingga kini, para tersangka belum ditahan, namun Polri telah melakukan pencegahan agar mereka tidak bepergian ke luar negeri.

“Kami sudah lakukan pencegahan agar tidak melarikan diri,” tegas Cahyono.