- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang Kereta Cepat Whoosh, sebuah langkah yang didukung penuh oleh Mahfud MD
- Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark-up biaya proyek yang sangat besar dan memperingatkan risiko China meminta kompensasi strategis di Laut Natuna Utara jika Indonesia gagal bayar
- Sikap tegas Menkeu Purbaya saat ini seolah membuktikan kebenaran peringatan mantan Menhub Ignasius Jonan yang sejak awal menolak keras penggunaan uang negara untuk proyek tersebut
Suara.com - Peringatan keras yang pernah dilontarkan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kini seolah menjadi kenyataan pahit. Sikap tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Whoosh menjadi bukti sahih atas kekhawatiran Jonan sejak awal.
Langkah Menkeu Purbaya ini mendapat dukungan penuh dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya, keputusan tersebut sangat tepat untuk menyelamatkan keuangan negara yang sudah terbebani oleh proyek warisan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Mahfud bahkan menyoroti adanya borok dan kejanggalan serius dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Ternyata sekarang tidak mampu bayar, dan sekarang tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube miliknya, dikutip Rabu (15/10/2025).
Mahfud menilai, proyek Whoosh telah menyedot anggaran besar yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lain yang lebih mendesak bagi rakyat.
“Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu (Whoosh), menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain, kan, hanya disedot untuk pembangunan ini,” sambungnya.
Lebih jauh, Mahfud menduga adanya permainan harga atau mark-up yang membuat biaya proyek membengkak secara tidak wajar. Ia membeberkan perbedaan perhitungan biaya yang sangat signifikan antara versi Indonesia dan China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta USD. Tapi hitungan dari China sendiri, 17-18 juta USD. Ini siapa yang menaikan?” ucapnya dengan nada bertanya.
Kekhawatiran terbesar Mahfud adalah jika Indonesia terjerat dalam diplomasi utang China. Ia memperingatkan, kegagalan membayar utang bisa berujung pada permintaan kompensasi strategis oleh Beijing, menyinggung kasus tragis yang menimpa Sri Lanka hingga harus merelakan pelabuhannya.
“Ini (China) kan bisa minta (membangun pangkalan laut) di Natuna Utara yang sedang konflik. Kalau merambah ke kita, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun,” jelas Mahfud.
Sikap Menkeu Purbaya sendiri sudah final. Dalam sebuah acara di Bogor, ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang Whoosh kini berada di tangan manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), bukan lagi menjadi urusan pemerintah.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya.
Purbaya mengirim pesan keras bahwa era di mana pemerintah selalu menjadi "bantalan" bagi proyek korporasi yang merugi harus diakhiri. Ia menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam skema kerja sama pemerintah dan swasta.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tegasnya.
Sikap Purbaya ini sejalan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh Ignasius Jonan saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Sejak awal, Jonan secara konsisten menolak penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat dan bersikeras bahwa skema pembiayaannya harus murni business-to-business (B2B) tanpa jaminan dari negara.
TERPOPULER
