Libatkan Pemerintah Pusat, Pramono Bakal Bentuk Satgas Pembenahan Kota Tua

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat pembenahan kawasan Kota Tua Jakarta.

Pembentukan satgas ini akan melibatkan pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga pihak swasta.

Pramono mengatakan, pembenahan kawasan bersejarah itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru mengingat kompleksitas masalah dan nilai historis yang dimiliki Kota Tua.

Karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas lembaga agar proses revitalisasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

"Kami sudah bersepakat untuk ada task force (satgas) yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta," ujar Pramono kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, satgas tersebut nantinya akan menyusun pembagian peran antara pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta dalam menjalankan proyek pembenahan.

Selain itu, satgas juga akan mengatur sejauh mana keterlibatan pihak swasta dalam proses revitalisasi agar tetap sesuai dengan aturan kawasan cagar budaya.

Pramono menuturkan, pembenahan tahap awal akan difokuskan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, penataan sungai, dan jalur pedestrian. Proses itu direncanakan mulai berjalan pada awal 2026.

"Sehingga dengan demikian, benar-benar daerah ini sudah harus siap untuk menjadi tempat baru, hub baru, bagi Jakarta yang ya tentunya semua masyarakat bisa, tetapi kita ingin juga secara khusus menarik turis-turis dari Eropa Barat, Eropa Timur, ya tentunya juga dari Asia, Jepang, China, dan sebagainya," kata Pramono.

Ia menegaskan, pengembangan Kota Tua bukan hanya proyek fisik, tetapi juga upaya strategis menjadikan kawasan itu sebagai pusat baru aktivitas seni, budaya, dan pariwisata Jakarta.

Revitalisasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada sejarah dan warisan budayanya.

Dukungan terhadap inisiatif Pemprov Jakarta juga datang dari pemerintah pusat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam proses pembenahan kawasan Kota Tua.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi ikon baru Jakarta.

"Tentunya keterlibatan kami dalam hal ini kita akan fully support, karena memang kalau kita lihat ada beberapa gedung di sini yang memang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, contohnya dimiliki oleh Mandiri, dimiliki oleh PT Pos, dimiliki oleh PT KAI, dan yang lain-lain," ujar Rosan yang juga menjabat CEO Danantara.

Rosan mengatakan, pemerintah akan melakukan renovasi terhadap gedung-gedung milik BUMN yang berada di kawasan itu, namun dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian cagar budaya.

"Kemudian kami tetap akan berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi terus, agar ke depannya apa nih yang akan direncanakan secara bersama-sama, itu bisa kita laksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing," pungkas Rosan.