Legislator PDIP: Program MBG Harus Dikawal Ketat, Kasus Keracunan Jadi Alarm Penting

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir, menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto.

Meskipun telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, program ini dihadapkan pada persoalan serius seperti kasus keracunan makanan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, dan belum adanya payung hukum yang kuat.

Ia menegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap program MBG agar tujuan utama perbaikan gizi dan penggerak ekonomi rakyat kecil tidak terhambat.

“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy kepada wartawan, dikutip Senin (20/10/2025).

Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober mencatat angka yang mengkhawatirkan: sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG.

Mayoritas korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare. Menurut Edy, fakta ini mencerminkan lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan dan belum tuntasnya regulasi tata kelola program.

“Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” tuturnya.

Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) telah beroperasi, melibatkan 9.026 UMKM lokal. Pemerintah telah mengambil langkah responsif dengan mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi juknis dan SOP, memberikan sanksi, memperketat verifikasi, serta melaksanakan audit bersama BPKP.

Langkah lain termasuk pelatihan penjamah makanan, ketersediaan rapid test kit, dan akreditasi SPPG.

“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” tegas Edy.

Secara ekonomi, program MBG disebut mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal. Namun, Edy menilai indikator dampak ekonomi program ini masih harus diuji dengan data konkret.

“Pembentukan SPPG di daerah 3T masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.

Mengenai penurunan angka stunting, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan penurunan dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Namun, Edy menekankan bahwa hipotesis dampak intervensi MBG terhadap penurunan stunting masih perlu diuji lebih lanjut karena program ini baru berjalan singkat.

“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ucapnya.

Untuk memastikan efektivitas program, Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG.

“Kita perlu tahu apakah MBG benar-benar berdampak terhadap status gizi anak-anak,” tegasnya.

Edy Wuryanto memastikan pihaknya akan terus mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.

“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” pungkasnya.