OJK: Jakarta Peringkat Ketiga Aduan Investasi Bodong, Kerugian Nasional Capai Rp142 Triliun

Erick Tanjung

Rabu, 22 Oktober 2025 | 15:37 WIB
OJK: Jakarta Peringkat Ketiga Aduan Investasi Bodong, Kerugian Nasional Capai Rp142 Triliun
Ilustrasi investasi bodong. [Ist]
  • OJK ungkap fakta ironis bahwa DKI Jakarta masuk dalam tiga besar provinsi dengan laporan kasus investasi bodong terbanyak di Indonesia.
  • Sejak 2017 hingga Juni 2025, tercatat ada 1.107 aduan (12 persen) yang berasal dari Ibu Kota.
  • Secara nasional, total kerugian masyarakat akibat investasi bodong dalam delapan tahun terakhir telah mencapai Rp142,13 triliun.

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap fakta ironis bahwa DKI Jakarta, sebagai pusat akses informasi, justru masuk dalam tiga besar provinsi dengan laporan kasus investasi bodong terbanyak di Indonesia. Sejak 2017 hingga Juni 2025, tercatat ada 1.107 aduan (12 persen) yang berasal dari Ibu Kota.

"Walaupun di Jakarta akses informasi banyak, tinggal cari di Google legal atau ilegal, tapi ternyata masih mendominasi dalam peringkat tiga besar pengaduan investasi ilegal," kata Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jabodebek, Andes Novytasary, dalam sebuah podcast di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), Jawa Barat menempati peringkat pertama dengan 1.850 kasus (21 persen), diikuti oleh Jawa Timur dengan 1.115 kasus (13 persen).

Secara nasional, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dalam kurun waktu delapan tahun terakhir telah mencapai angka fantastis sebesar Rp142,13 triliun.

Andes menambahkan, sejak 2017 hingga Juni 2025, Satgas Pasti telah menghentikan kegiatan 13.228 entitas ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.811 di antaranya merupakan investasi bodong, sementara sisanya adalah pinjaman online ilegal (11.166) dan gadai ilegal (251).

Menurut Andes, ada dua penyebab utama maraknya korban investasi ilegal. Pertama, adanya kesenjangan antara literasi keuangan masyarakat (66 persen) dengan tingkat penggunaan produk keuangan (80 persen).

"Ini menunjukkan masyarakat cenderung lebih dulu menggunakan produk dan layanan keuangan, tapi tidak memahami manfaat dan risikonya," jelasnya.

Penyebab kedua adalah faktor gaya hidup dan tekanan sosial, di mana banyak orang tergiur karena tidak ingin ketinggalan tren atau khawatir dianggap ketinggalan zaman jika tidak ikut berinvestasi. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jakarta Krisis Lahan Kuburan! Pramono Pertimbangkan Pemakaman Vertikal

Jakarta Krisis Lahan Kuburan! Pramono Pertimbangkan Pemakaman Vertikal

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 14:09 WIB

Pramono Anung: Dikotomi Pesantren Tak Relevan! Kontribusi Santri Tak Terbantahkan

Pramono Anung: Dikotomi Pesantren Tak Relevan! Kontribusi Santri Tak Terbantahkan

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:42 WIB

Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!

Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!

News | Rabu, 22 Oktober 2025 | 11:05 WIB

Terkini

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB

Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin

Besok Pagi, Transjakarta Blok M-Kota Tak Lewat Sudirman-Thamrin

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:33 WIB

6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah

6 Tanaman yang Bisa Mengusir Ular, Wajib Punya Salah Satunya di Rumah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:05 WIB

Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset

Momen Kaesang Pangarep Nobar Timnas Bareng Gubernur Sumsel, Tapi Prediksinya Meleset

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:10 WIB

Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru

Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 11:37 WIB

Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi

Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 11:05 WIB