Gagal Makzulkan Bupati Pati, 2 Aktivis Kena Bui: Dijerat Pasal Berlapis Usai Blokir Pantura

Ia menambahkan, dampak ekonomi dari kemacetan di jalur nasional seperti Pantura juga sangat signifikan.

“Itu kalau macet sedikit saja sudah berjam-jam itu mobilnya antre. Kerugian ekonomi banyak, keselamatan lalu lintas bahaya," katanya.

Kuasa Hukum Duga Ada Kriminalisasi Pesanan

Langkah cepat polisi ini menuai kritik dari tim hukum AMPB. Koordinator tim, Nimerodi Gulo, mencium adanya kejanggalan dan menduga kedua aktivis sengaja diincar untuk dikriminalisasi.

“Menurut saya ini memang agak ada tanda-tanya, ini kelihatan ada pesanan, kok Mas Botok dan Mas Teguh yang jadi sasaran itu," ucap Nimerodi.

Ia mempertanyakan penggunaan pasal KUHP alih-alih Undang-Undang Lalu Lintas. Menurutnya, ini adalah strategi agar polisi memiliki dasar hukum untuk melakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam UU Lalu Lintas lebih ringan.

“Karena dalam undang-undang lalu lintas itu ancaman pidananya sangat ringan, tidak bisa ditahan. Nah, kalau misalnya pakai KUHP, berarti itu ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, bisa ditahan," kritiknya.

Nimerodi juga menegaskan bahwa pemblokiran jalan hanya berlangsung singkat dan tidak menimbulkan bahaya seperti yang dituduhkan.

“Itu hanya sekitar lima menit lebih dikit, tidak pernah terjadi apa-apa yang menimbulkan bahaya untuk umum," tegasnya.

"Kami minta agar polisi jangan masuk dalam ranah politik. Itu ranah hukum aja," tambah dia.

Gelombang perlawanan di Pati sendiri dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB hingga 250 persen, yang kemudian meluas menjadi tuntutan pemakzulan hingga berujung pada penangkapan dua motor penggeraknya.