Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta

Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syamsu Rizal alias Deng Ical mendukun penuh rencana Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi akses game online bagi anak-anak.

Dukungan tersebut mencuat di tengah sorotan publik atas insiden ledakan di SMA 72 Jakarta yang diduga dilakukan FN, siswa sekolah tersebut.

Polisi menduga bahwa pelaku kerap mengakses konten digital bertema kekerasan dan peperangan melalui game serta media sosial.

Menurutnya, langkah pemerintah untuk membatasi akses game online merupakan kebijakan yang tepat dan mendesak, demi melindungi generasi muda dari paparan konten berbahaya di dunia digital.

“Kita harus menyadari bahwa banyak konten di dunia maya yang tidak ramah anak. Game online tertentu bahkan mengandung unsur kekerasan yang bisa memengaruhi perilaku dan psikologis anak. Karena itu, langkah Presiden Prabowo patut kita dukung sepenuhnya,” ujar Syamsu Rizal kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Politisi PKB asal Makassar ini menambahkan, pembatasan tidak hanya perlu diberlakukan pada game online, tetapi juga media sosial yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak.

“Pemerintah juga perlu membuat regulasi tegas untuk membatasi akses media sosial bagi anak-anak. Banyak anak yang sudah kecanduan, menghabiskan waktu berjam-jam di dunia maya, terpapar konten yang tidak mendidik bahkan berpotensi merusak karakter,” tegasnya.

Syamsu Rizal menilai, kebijakan ini perlu dirumuskan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta lembaga perlindungan anak agar memiliki dasar hukum dan implementasi yang kuat.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi digital bagi orang tua, agar mereka mampu mengawasi aktivitas daring anak-anak di rumah. Menurutnya, anak harus memahami batas penggunaan gawai dan diarahkan pada kegiatan sosial atau pembelajaran peer educating yang lebih konstruktif.

“Teknologi harus digunakan untuk mendidik dan mengembangkan potensi anak, bukan justru menjauhkan mereka dari realitas sosial dan nilai moral,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi pembatasan game online dan pengawasan ketat terhadap konten digital berisiko tinggi.

“Kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” kata Prasetyo usai Rapat Terbatas (Ratas) di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Menurut Prasetyo, beberapa game online terindikasi mengandung elemen kekerasan dan pesan destruktif yang berpotensi merusak karakter generasi muda.

“Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” ujarnya.

Polisi menemukan barang bukti berupa laras panjang mainan di lokasi ledakan SMAN 72, yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan antara intensitas bermain game perang dan tindakan destruktif pelaku FN.

Pemerintah kini meninjau ulang regulasi terkait peredaran game dengan rating kekerasan tinggi, termasuk PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang masuk dalam radar pengawasan pemerintah untuk diblokir atau dibatasi aksesnya di Indonesia.