- ICW menilai pemerintahan Prabowo-Gibran dalam satu tahun telah membalikkan arah dan membuat agenda reformasi yang dibangun sejak 1998 menjadi sia-sia
- Pemerintah dikritik karena membiarkan akar korupsi tumbuh subur melalui kebijakan kontroversial seperti amnesti untuk koruptor dan normalisasi konflik kepentingan
- Sebanyak 75% wakil menteri di Kabinet Merah Putih ditemukan merangkap jabatan, menjadi bukti nyata masifnya konflik kepentingan di lingkaran kekuasaan
“Penggunaan hak tersebut untuk kasus korupsi, pertama kali bersejarah. Ini sekadar faktor politik saja,” ujarnya.
Kedua, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Langkah ini dinilai berbahaya karena berpotensi "mencuci" reputasi Orde Baru dan mengirim sinyal yang salah tentang sejarah kelam korupsi di Indonesia.
“Semua permasalahan korupsi kita sampai sekarang residu dari bagaimana Orde Baru diselenggarakan oleh Suharto,” kata Yassar.
Sebagai bukti nyata konflik kepentingan yang masif, ICW menyoroti komposisi Kabinet Merah Putih. Ditemukan bahwa mayoritas wakil menteri memiliki jabatan rangkap yang berpotensi besar menimbulkan benturan kepentingan.
“Dari 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih 75 persen diantaranya wakil menterinya itu rangkap jabatan,” pungkas Yassar.
