Dokter Tifa Usul Kasus Ijazah Jokowi Disetop, Sarankan Negara Biayai Perawatan Medis di Luar Negeri

Suara.com - Pegiat media sosial, dr. Tifauziah Tyassuma atau yang akrab disapa dr. Tifa, melontarkan gagasan kontroversial untuk menyelesaikan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengusulkan agar kasus yang menjeratnya terkait tudingan tersebut dihentikan melalui mekanisme SP3, dan sebagai gantinya, negara disarankan memfasilitasi Jokowi untuk menjalani perawatan medis di luar negeri.

Menurut Tifa, langkah ini perlu diambil untuk meredakan tekanan publik terhadap mantan pemimpin negara. Ia mengklaim bahwa tekanan politik yang berkepanjangan dapat membahayakan kondisi kesehatan Jokowi.

"Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang, dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo, stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis," ujar Tifa, Rabu (19/11/2025).

Tawarkan Solusi 'Marcos Way'

Tifa menyebut pendekatannya ini sebagai "Marcos Way", sebuah solusi yang menurutnya menempatkan aspek kemanusiaan sebagai pilar utama penyelesaian masalah. Ia memandang tawaran ini sebagai jalan keluar yang elegan dan bermartabat.

"Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan," tuturnya.

Ia menambahkan, pendekatan semacam ini dapat menjaga ketenangan publik sekaligus memberikan ruang penghormatan bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Dengan begitu, negara bisa terhindar dari eskalasi konflik yang tidak perlu.

"Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapa pun sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan," ucapnya.

Klaim Didukung Puluhan Pakar

Lebih lanjut, dr. Tifa mengungkapkan bahwa gagasan ini bukanlah pemikiran tunggal. Ia mengklaim usulan tersebut merupakan hasil diskusi mendalam dengan puluhan pakar dari berbagai disiplin ilmu.

Gagasan ini, menurutnya, sedianya akan disampaikan dalam sebuah forum bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Kami sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli yang kurang lebih 30 profesor dan doktor terdiri atas multidisciplinary. Mereka semua berdiskusi day by day dengan kami membahas bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan bagaimana solusi lebih baik untuk penyelesaian masalah ini," ujar dokter Tifa.