- Isu ilegal Bandara Morowali yang diresmikan Jokowi tahun 2019 merupakan misinformasi antara bandara milik pemerintah dan fasilitas PT IMIP.
- Bandara pemerintah diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2018, dikelola Kemenhub, sedangkan fasilitas PT IMIP adalah bandara khusus swasta.
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti anomali bandara khusus PT IMIP beroperasi tanpa perangkat bea cukai dan imigrasi.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Ungkap Anomali
Isu mengenai operasional Bandara PT IMIP ini mengemuka setelah kunjungan kerja Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menhan meninjau kesiapan pengamanan kedaulatan negara di area Objek Vital Nasional (Obvitnas), termasuk Bandara PT IMIP yang lokasinya strategis.
Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menyoroti adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang merugikan negara. Ia menyebut adanya bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara sebagai sebuah anomali serius.
"Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara," ujar Sjafrie.
Pernyataan keras Menhan ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai adanya "negara di dalam negara" di kawasan industri tersebut.
Kunjungan Menhan dan timnya juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan dan mengamankan wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran, khususnya di sektor sumber daya alam.
Latihan terintegrasi TNI yang digelar di Morowali dan Bangka Belitung menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan aset bangsa.
Baca Juga: Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
