KPK Soal Pembebasan Ira Puspadewi Cs: Secepatnya Ya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara mengenai nasib tiga terdakwa kasus korupsi PT ASDP Indonesia Ferry yang baru saja divonis bersalah namun mendapat rehabilitasi dari Presiden.

KPK memastikan akan mempercepat proses pembebasan para terpidana tersebut setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres).

Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah mantan Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024, Ira Puspadewi; Direktur Komersial dan Pelayanan periode 2019-2024, Muhammad Yusuf Hadi; serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan periode 2020-2024, Harry Muhammad Adhi Caksono.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti perintah presiden tersebut, meskipun ada sejumlah prosedur internal yang harus dilalui terlebih dahulu.

“Secepatnya ya, jadi nanti kami akan update terus ke teman-teman, jadi nanti kita sama-sama tunggu karena ini memang masih berjalan. Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami, tentu ada hal-hal administratif yang harus kami lakukan untuk nanti kemudian melakukan tindak lanjut atas keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini,” kata Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

KPK dihadapkan pada situasi yang tidak biasa. Di satu sisi, vonis bersalah baru saja diketuk palu oleh pengadilan, namun di sisi lain, perintah rehabilitasi dari kepala negara telah turun.

Budi mengakui tim internal KPK saat ini sedang menimbang langkah hukum yang paling tepat dalam merespons situasi ini.

“Ya, mengingat dalam perjalanan perkara ini, kemarin tanggal 20 November, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama, sudah memberikan keputusannya bahwa saudara Ibu Ira dan kawan-kawan terbukti bersalah dalam perkara akuisisi PT ASDP ini, sehingga itu juga nanti kami akan cek ulang, ya terkait dengan itu, apakah kemudian harus eksekusi dulu atau seperti apa,” ujarnya.

Meski proses akan dipercepat, Budi menegaskan bahwa detail langkah-langkah internal yang sedang dibahas belum dapat diungkap ke publik.

Menurutnya, semua proses administratif harus diselesaikan sebelum tim KPK mendatangi rumah tahanan untuk secara resmi membebaskan para terdakwa.

“Detail-nya belum bisa kami sampaikan, karena ini kan ranah internal, jadi ada proses-proses administratif di dalam. Nanti kalau semuanya sudah selesai, nanti kami akan ke rutan, kita akan bertemu dengan Bu Ira untuk menyampaikan surat keputusan ini,” imbuhnya.

Kasus ini sendiri bermula dari dugaan korupsi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada rentang 2019-2022.

Pada 20 November 2025, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Ira Puspadewi dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara, sementara Yusuf Hadi dan Harry Muhammad dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti merugikan keuangan negara hingga Rp1,25 triliun.

Namun, putusan tersebut tidak bulat. Hakim Ketua Sunoto menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion), dengan pandangan bahwa perbuatan ketiga terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi.

Lima hari setelah vonis, pada 25 November 2025, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Istana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya.