Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Gelar "Risk Governance Resilience" demi Perkuat Integritas

Rabu, 03 Desember 2025 | 10:19 WIB
Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Gelar "Risk Governance Resilience" demi Perkuat Integritas
BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi "Risk Governance Resilience". (Dok: BPJS TK)

Suara.com - Menjelang HUT ke-48 tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal yang bertajuk “Risk & Leadership Governance Resilience”. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan Governance Resilience untuk memastikan BPJS Ketenagakerjaan tetap kokoh dalam berbagai situasi dan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat Integritas, Kepatuhan, dan Akuntabilitas.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Asep Rahmat Suwandha, dan turut dihadiri oleh Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Prof. Wimbo Santoso, SE, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Dewan Komisioner OJK (periode 2017-2022) sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Asep Rahmat Suwandha, mengungkapkan, “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika.”

BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola TK Aktif sebanyak 43,54 juta dengan pengelolaan Dana Investasi peserta sebanyak Rp893,30 triliun sampai dengan 31 Oktober 2025. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan pembayaran manfaat klaim peserta sebesar Rp56,63 triliun dengan jumlah kasus yang ditangani sebesar 4.043.441 kasus hingga 31 Oktober 2025.

Karena itu, pengelolaan risiko dan tata kelola menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah seperti perubahan ekonomi global, regulasi, transformasi digital, keamanan data, dan meningkatnya tuntutan layanan. Kondisi ini memaksa BPJS Ketenagakerjaan memperkuat pengelolaan dan tata kelola risiko.

Para pimpinan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memperoleh wawasan praktis dari pengalaman Prof. Wimboh melalui materi yang disampaikan terkait External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution, yang dapat mendorong mindset risiko yang proaktif di seluruh level kepemimpinan dan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas pimpinan dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Asep. ***

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI