Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi

Suara.com - Media Sustainability Forum 2025 yang berlangsung pada 3–4 Desember 2025 digelar di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat.

Mengusung tema “Memperkuat Daya Hidup Media dalam Ekosistem Digital: Berdaya, Bertumbuh, dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan masa depan ekosistem pers di Indonesia.

Ketua Panitia Acara, Frans Sudiarsis, mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama mengadakan forum berskala besar tersebut.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan komite guna memastikan keberlanjutan media massa di tengah gempuran era digital.

Frans menjelaskan, inisiatif penyelenggaraan acara ini didasari oleh tiga pertimbangan strategis.

Pertama, keberlanjutan media bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan keharusan politik untuk menjaga demokrasi.

“Konteks keharusan dari sisi politik ini, keberlanjutan media itu penting untuk menopang demokrasi kita. Kalau kita ingin sebagai bangsa memiliki demokrasi yang tumbuh semakin baik dari waktu ke waktu, maka salah satu penopang penting yang perlu dibangun adalah media,” ujar Frans kepada Suara.com, Rabu (3/12/2025).

Pertimbangan kedua adalah perlunya perawatan ekosistem media secara komprehensif dan sistematis melalui rencana kerja yang terarah.

Ketiga, Frans menekankan pentingnya komitmen nyata dalam bentuk program kerja, menjadikan isu keberlanjutan ini sebagai gerakan kolektif.

“Kita ingin keberlanjutan itu menjadi semacam gotong-royong nasional. Jadi semua pihak perlu dilibatkan,” tegasnya.

Menyoal masa depan media, Frans menilai tantangan terbesar saat ini adalah menjaga relevansi di tengah banjir informasi media sosial.

Ia percaya bahwa masyarakat demokratis akan selalu membutuhkan media yang berkualitas sebagai rujukan yang dapat diandalkan.

“Di tengah opsi yang semakin banyak orang bisa mendapatkan informasi dari percakapan di media sosial, kita terus-menerus mendorong supaya media betul-betul menjadi teman yang dapat diandalkan dalam membantu khalayak,” jelas Frans.

Untuk itu, peningkatan kapasitas profesionalisme jurnalis menjadi syarat mutlak agar media mampu beradaptasi dengan tantangan zaman yang terus berubah.

Lebih lanjut, Frans memaparkan peran strategis KTP2JB yang memegang mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Komite memiliki dua tugas pokok, mengawasi pemenuhan kewajiban platform digital—termasuk kerja sama dengan media—dan secara aktif memfasilitasi program pelatihan serta kerja sama tersebut.

“Tugas kita tidak hanya pengawasan, tetapi juga memfasilitasi. Supaya platform juga bisa menyediakan program-program yang menopang jurnalisme,” katanya.

Frans menargetkan pada tahun 2026 atau 2027, jumlah kerja sama antara platform digital dan perusahaan media akan meningkat signifikan.

Ia juga menekankan bahwa akses kerja sama ini tidak boleh hanya dinikmati oleh media nasional.

“Kerja sama itu tidak hanya terjadi dengan teman-teman media di tingkat nasional, tetapi kita juga mendorong supaya melibatkan teman-teman media di tingkat lokal. Jadi media di daerah setidak-tidaknya punya akses membangun kerja sama dengan platform,” tutup Frans.

Melalui forum ini, para pelaku media diharapkan dapat memahami berbagai fitur dan peluang yang tersedia untuk memaksimalkan potensi mereka dalam ekosistem digital yang kian kompetitif.

Reporter: Safelia Putri