Infografis
- PBB menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat dunia pada 18 November 2025, dengan hampir 42 juta jiwa berdasarkan metode DEURB baru.
- Kepadatan Jakarta terbukti dari kerugian ekonomi kemacetan Rp100 triliun per tahun dan hanya 61% penduduk terlayani air bersih.
- Pemprov DKI mengatasi kepadatan melalui pengembangan transportasi massal terpadu dan pemanfaatan teknologi Jakarta Smart City.
"Data BPS kami kan, Jakarta itu 11 juta," paparnya belum lama ini.
Angka fantastis tersebut ternyata memang muncul karena metode penghitungan wilayah aglomerasi yang baru diterapkan PBB.
"Dihitung dari ini kan, Depok, Bekasi, kemudian Bogor," jelas Rano lagi.
Tapi, Suka Tidak Suka, Jakarta Memang Padat Penduduk
Terlepas dari jumlah penduduk Jakarta yang jauh dari penghitungan data PBB, nyatanya wilayah ibu kota tetap tergolong padat.
Hal itu sangat terlihat dari keseharian warga Jakarta, yang sebegitu sulitnya lepas dari masalah kemacetan.
Bahkan sempat terucap dari Rano Karno sendiri medio Agustus 2025, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun.
"Setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek, atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama senilai Rp16 triliun," tuturnya.
Tingkat kepadatan Jakarta terlihat juga dari beban kebutuhan air bersih yang mencapai sekitar 43 ribu meter kubik per hari.
Baca Juga: Masalah Rumput JIS Tak Kunjung Usai, Erick Thohir: Itu Aset Pemda DKI
Hingga kini, hanya sekitar 61 persen penduduk Jakarta yang terlayani kebutuhan air bersih.
Sisanya, lebih dari 4 juta orang, bergantung pada pasokan air dari sumur bor, air tanah, atau tangki air yang harganya mahal dan kualitasnya sering tidak terjamin atau steril.
Yang tidak kalah penting, kualitas buruk udara hasil kombinasi emisi dari kendaraan bermotor dan industri ikut jadi cerminan tingkat kepadatan Jakarta.
Bahkan saat berita ini ditulis, data Indeks Kualitas Udara di Jakarta tercatat di angka 131, yang sudah masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Solusi Atasi Kepadatan Penduduk?
Pemprov DKI Jakarta bukan tanpa solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di wilayah mereka.
