Infografis
- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi total atas metode penyaluran bantuan logistik korban bencana di Sumatera.
- Penyaluran bantuan melalui helikopter yang dilempar dianggap tidak manusiawi dan berisiko merusak logistik.
- Puan Maharani menyatakan aspirasi penetapan Bencana Nasional telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Suara.com - Pemandangan bantuan logistik yang dijatuhkan begitu saja dari helikopter untuk para korban bencana di Sumatera menuai sorotan tajam. Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara dan meminta agar cara-cara penyaluran bantuan yang terkesan tidak manusiawi tersebut segera dievaluasi total.
Baginya, menjaga martabat para korban bencana sama pentingnya dengan kecepatan penyaluran bantuan itu sendiri.
Kritik ini dilontarkan Puan sebagai respons atas laporan dan video yang beredar, menunjukkan sulitnya medan di daerah-daerah terisolir akibat banjir dan longsor, khususnya di Aceh.
Kondisi ini memang memaksa tim penyelamat menggunakan jalur udara sebagai satu-satunya akses. Namun, teknis penyaluran dengan cara melemparkannya dari ketinggian dianggap mencederai rasa kemanusiaan dan berisiko merusak bantuan yang dikirim.
Berbicara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025), Puan Maharani mengakui kompleksitas masalah di lapangan. Ia memahami bahwa akses darat yang terputus total menjadi kendala utama.
Namun, ia menekankan bahwa kesulitan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk metode distribusi yang serampangan.
"Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara. Namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya," ujar Puan.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menggarisbawahi risiko krusial dari metode tersebut. Bantuan yang dilempar bukan hanya soal kelayakan, tetapi juga soal efektivitas.
Ia khawatir, bantuan yang dikirim dengan susah payah justru menjadi sia-sia karena rusak saat mendarat atau tidak bisa dijangkau oleh para pengungsi yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Pemda Tak Kuat Atasi Banjir Sumatra, DPR Dorong Pusat Ambil Alih Lewat Status Bencana Nasional
"Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban. Ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak," imbuhnya dengan nada tegas.
Selain menyoroti teknis penyaluran logistik, Puan juga tidak menghindar dari pertanyaan mengenai desakan publik agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional untuk musibah di Sumatera.
Menurutnya, aspirasi tersebut telah didengar dan menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah maupun DPR.
Ia menjelaskan bahwa penetapan status sebesar itu memerlukan kalkulasi dan pertimbangan yang sangat matang dari pihak eksekutif.
Apalagi, Presiden Joko Widodo telah turun langsung untuk meninjau lokasi bencana, yang menunjukkan keseriusan tingkat tinggi dari pemerintah pusat.
"Pemerintah punya pertimbangan yang matang dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif," jelas Puan.
