Baca 10 detik
- Musrenbang HAM 2025 di Jakarta Pusat menekankan HAM sebagai fondasi utama pembangunan, melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi.
- Forum ini bertujuan menerjemahkan prioritas HAM menjadi rencana aksi konkret mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
- Hasil acara ini adalah perumusan program prioritas dan Rencana Tindak Lanjut untuk eksekusi pembangunan tahun 2026.
“Komisi XIII DPR RI berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda HAM benar-benar menjadi pilar utama pembangunan nasional,” kata Willy.
Secara teknis, Musrenbang HAM 2025 ini menargetkan lahirnya sebuah dokumen rekomendasi yang tajam dan aplikatif, berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan menjadi panduan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Untuk memperkaya perspektif dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan komprehensif, Kementerian HAM secara khusus turut mengundang partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil dan kalangan akademisi.
