- PBNU mengadakan pleno pada Selasa, 9 Desember 2025, yang ditanggapi Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebagai manuver politik.
- Gus Yahya menyatakan posisi Ketua Umum PBNU sah dan pleno tersebut tidak sah karena bertentangan AD/ART organisasi.
- Pemberhentian Ketua Umum hanya dapat dilakukan secara sah melalui forum tertinggi yaitu Muktamar PBNU mendatang.
Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggendakan pleno pada Selasa (9/12/2025) sore hingga malam ini. Menanggapi rencana tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyebut gelaran pleno sebagai manuver.
"Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Gus Yahya menduga pleno tersebut upaya menjatuhkan posisinya dari ketua umum PBNU. Ia menegaskan bahwa kedudukannya masih sebagai ketua umum.
Hal itu ia tegaskan menanggapi agenda pleno untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum.
"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," tuturnya.
Gus Yahya menegaskan pelaksanaan pleno sendiri bertentangan dengan aturan sehingga hasilnya nanti tidak sah.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengudang hanya Syuriah dan itu tidak bisa karena harus pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidizyah, yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar," ujar Gus Yahya.
"Sementara rapat Syuriyah yang lalu itu jelas, para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada jangan khawatir, ada," tambahnya.
Mengenai apa jalan keluar yang dimaksud, Yahya menegaskan pemberhentian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Muktamar sebagai permsuyawaratan tertinggi.
"Itu enggak ada alternatif. Itu enggak ada alternatif. Jadi kalau, nah sementara Muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rais Aam dan ketua umum. Enggak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana karena kalau enggak, ya enggak Muktamar selama-lamanya jadinya kan," katanya.
"Nah ke sananya gimana? Ya biasa lah. Gini-gini kan ada proses, ada navigasi, langsung kita lakukan, sabar aja. NU ini punyanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala," sambungnya.
TERPOPULER
