REGIONAL:
- PDIP menolak Pilkada melalui DPRD dan intensif berkomunikasi dengan fraksi lain di DPR RI.
- Sikap penolakan ini merupakan amanat resmi dari keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
- PDIP meyakini kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin adalah nilai substansial demokrasi.
Suara.com - PDIP secara tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pihaknya kini tengah gencar membangun komunikasi intensif dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik lain di DPR RI guna memastikan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ia menjelaskan bahwa sikap PDIP ini merupakan amanat resmi dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Menurutnya, meskipun wacana Pilkada lewat DPRD mulai bergulir, PDIP percaya bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling substansial dalam demokrasi.
"Kami intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik. Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu untuk Indonesia, untuk rakyat," ujar Hasto dalam konferensi persnya usai Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) malam.
Hasto menepis anggapan bahwa PDIP berjuang sendirian dalam mempertahankan mekanisme Pilkada langsung.
Ia menegaskan bahwa komunikasi lintas fraksi terus berjalan untuk mencari kesamaan pandangan terkait fungsi-fungsi penyeimbang di parlemen.
"Sangat tidak benar kalau dikatakan kami sendirian, karena kami terus membangun komunikasi. Kami memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi penyeimbang. Di dalam demokrasi yang sehat, penyeimbang itu ada dialog, ada data, dan ada argumen," jelasnya.
Melalui komunikasi tersebut, PDIP berupaya menyampaikan hasil-hasil Rakernas kepada fraksi-fraksi lain dan sesama kader partai politik di DPR.
Tujuannya adalah mencapai satu kesepahaman bahwa proses demokrasi tidak boleh mundur dengan meniadakan hak pilih rakyat.
"Kami mengkomunikasikan hasil Rakernas ini dengan fraksi-fraksi, dengan sesama kader partai lain, sehingga akan tercapai suatu kesepahaman. Kami meyakini, pada dasarnya semua ingin menjaga bahwa rakyatlah yang berdaulat," tegas Hasto.
Bagi PDIP, kata Hasto, membiarkan rakyat memilih pemimpinnya secara langsung adalah bentuk nyata dari penghormatan terhadap kedaulatan rakyat sesuai nilai-nilai demokrasi.
"Itu makna yang sangat substansial dari demokrasi. Itulah yang kami komunikasikan agar semua pihak memiliki semangat yang sama dalam menjaga hak rakyat di Pilkada mendatang," pungkasnya.
TERPOPULER