REGIONAL:
- Fahri sebut kebijakan Prabowo adalah 'jalan tengah' demokrasi khas Indonesia.
- Pilkada via DPRD dinilai sebagai wacana efisiensi, bukan kemunduran demokrasi.
- Pemerintah fokus hentikan kebocoran anggaran, bukan sekadar wacana hukum.
Suara.com - Politikus senior Fahri Hamzah menanggapi kekhawatiran publik mengenai munculnya tren oligarki politik baru, termasuk wacana pengembalian Pilkada ke DPRD.
Menurutnya, langkah-langkah yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah upaya mencari 'jalan tengah' demokrasi yang khas Indonesia, di tengah krisis demokrasi liberal dunia.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini membandingkan kondisi global saat ini, di mana demokrasi liberal di Amerika Serikat dinilai mulai berantakan, sementara model pembangunan China berhasil mengentaskan ratusan juta orang dari kemiskinan.
Mengutip filosofi Bung Hatta, "mendayung di antara dua karang," ia berpendapat Indonesia perlu merumuskan sistemnya sendiri.
“Cara kita menyelenggarakan demokrasi kita itu supaya ada dalam pilihan-pilihan yang unik milik bangsa Indonesia, cara Indonesia, jalan Indonesia, dan ini kita harapkan hasilnya nyata. Tidak untuk merusak bangsa ini," ujar Fahri Hamzah dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Pilkada via DPRD sebagai Wacana Efisiensi
Terkait isu Pilkada kembali ke DPRD, Fahri menyebut hal itu sebagai bagian dari diskusi intelektual untuk mengelola pemilu agar lebih efisien. Ia bahkan merujuk pada literatur global seperti buku 'Against Election' karya David Van Reybrouck, yang mulai mempertanyakan relevansi pemilu konvensional di era modern.
Di sisi lain, Fahri menyoroti dua misi besar Presiden Prabowo: menghentikan kebocoran anggaran dan menghapus ketimpangan sosial. Ia mengkritik kelompok LSM yang hanya sibuk menuntut pengesahan UU Perampasan Aset, sementara menurutnya, pemerintah saat ini justru sudah melakukan perampasan aset secara nyata di lapangan dari para mafia dan penyelundup.
"LSM sibuk mengatakan pemerintah tidak komit memberantas korupsi karena tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, padahal Pak Prabowo sekarang lagi merampas aset. Dan itu tidak dihargai," tegasnya.
Menurut Fahri, langkah efisiensi yang diambil Presiden ini merupakan realisasi dari peringatan lama ayahandanya, Sumitro Djojohadikusumo, mengenai besarnya kebocoran ekonomi Indonesia.
Menutup pernyataannya, Fahri meminta para intelektual untuk tidak terjebak dalam kecurigaan berlebihan. Ia menjamin konstitusi Indonesia akan tetap demokratis.
"Mari kita kaum intelektual berpikir yang agak enak sedikitlah, enggak usah curiga ini akan kembali (ke otoritarianisme) atau tidak. Enggak ada yang kembali, konstitusi kita tetap konstitusi demokratis yang diakui dunia," pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
