Kejagung Akui Telah Periksa Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman di Kasus Izin Tambang

Suara.com - Kejaksaan Agung akhirnya buka suara terkait penanganan kasus dugaan korupsi tambang nikel yang merambah kawasan hutan lindung di Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara. Penyidik mengonfirmasi telah memeriksa mantan orang nomor satu di wilayah tersebut, Aswad Sulaiman.

Pemeriksaan terhadap Aswad Sulaiman menjadi babak baru dalam pengusutan skandal perizinan tambang yang diduga merugikan negara dan merusak lingkungan secara masif.

Namanya terseret dalam pusaran kasus pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga sengaja diterbitkan di atas lahan konservasi yang seharusnya steril dari aktivitas pertambangan.

Konfirmasi pemeriksaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi. Ia membenarkan bahwa Aswad telah dimintai keterangan oleh tim penyidik.

“Sudah pernah (diperiksa). Di Kendari,” kata Syarief Sulaeman Nahdi, saat ditemui di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurut informasi, pemeriksaan terhadap Aswad Sulaiman telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya, tepatnya pada bulan Oktober 2025.

Proses permintaan keterangan itu dilaksanakan oleh tim penyidik Kejagung di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kendari.

Syarief menambahkan, selain Aswad, sejumlah saksi lain juga telah dipanggil dan diperiksa untuk mendalami perkara ini. Namun, ia tidak merinci siapa saja saksi-saksi tersebut.
"Beberapa orang saksi sudah, tapi saya tidak hafal detailnya," tambahnya.

Saat ini, fokus utama penyidik adalah melakukan analisis mendalam terhadap temuan data krusial yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Data ini menjadi kunci untuk membuktikan adanya tumpang tindih antara izin tambang yang diterbitkan dengan peta kawasan hutan lindung.

Penyidik bekerja cermat untuk mencocokkan titik koordinat area pertambangan dengan batas-batas kawasan hutan yang dilindungi negara.

Langkah teknis ini sangat vital untuk membangun konstruksi hukum yang kuat dalam menjerat para pelaku yang terlibat.

"Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan. Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat tambang itu. Itu yang kita lakukan," ujar Syarief.

Sebagai informasi, kasus korupsi IUP nikel di blok Mandiodo, Konawe Utara, ini telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak sekitar Agustus-September 2025.

Kasus ini bermula dari dugaan adanya praktik "obral izin" oleh pejabat daerah kepada perusahaan tambang untuk mengeruk nikel di dalam kawasan hutan lindung, sebuah area yang secara hukum terlarang untuk dieksploitasi.