Saksi Sebut Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem Makarim seperti Segelas Kopi Hitam yang Sudah Diramu

Senin, 19 Januari 2026 | 16:21 WIB

Saksi kunci Jumeri bersaksi di Tipikor Jakarta (19/1/2026) bahwa Nadiem menunjuk pejabat bukan ahli pendidikan. (Suara.com/Dea)

Mantan Dirjen PAUD, Dikdasmen Jumeri bersaksi mengenai kebijakan digitalisasi pendidikan yang dibentuk Nadiem Makarim dan orang dekatnya.
Nadiem Makarim didakwa menerima Rp 809 miliar dari korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022.
Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,1 triliun akibat pengadaan Chromebook yang tidak sesuai perencanaan dan lokasi.

Suara.com - Mantan Dirjen PAUD, Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri menyebut kebijakan digitalisasi pendidikan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim seperti kopi hitam yang sudah diracik oleh orang-orang terdekatnya.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022 dengan Nadiem sebagai terdakwa.

Ungkapan tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Jumeri.

“Ini ada keterangan Saudara, Saudara jelaskan di poin 8 ya, 'dapat saya jelaskan bahwa semua kebijakan digitalisasi pendidikan persiapan AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) dibuat oleh Nadim Anwar Makarim dengan orang dekatnya seperti Jurist Tan, Fiona, Ibrahim Arief alias Ibam. Kalau saya bisa mengibaratkan seperti segelas kopi hitam yang sudah dibuat dan sudah diramu mereka, Nadim Anwar Makarim, Jurist Tan, Fiona, Ibrahim Arief alias Ibam'," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Menanggapi hal tersebut, Jumeri yang hadir di persidangan menjelaskan bahwa sebutan segelas kopi hitam yang sudah diramu itu muncul karena pejabat eselon I dan II lebih banyak menerima kebijakan dari Nadiem dan stafnya.

"Jadi kami eselon I dan II lebih banyak menerima kebijakan, menerima kebijakan-kebijakan dari menteri dan staf khusus," ujar Jumeri.

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diduga menerima Rp 809 miliar dari kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621 miliar (Rp 621.387.678.730,00).