Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah

Suara.com - Membangun transportasi kereta api yang ramah lingkungan bukan sekadar soal kecanggihan teknologi, tetapi juga menyangkut dari mana sumber energinya berasal.

Hal ini menjadi topik hangat dalam pembukaan Bootcamp Future Leaders in Sustainable Transport (FIRST) yang digelar oleh WRI Indonesia bersama UK PACT di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Senin (19/1).

Diskusi ini semakin menarik ketika Agni, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, menyampaikan tanggapan kritis terkait rencana elektrifikasi kereta api di Indonesia.

Usai pemaparan Managing Director Kynergy Consulting, Rekyan Eckersley, Agni mengajukan sejumlah pertanyaan sekaligus menyampaikan pandangannya.

Ia menilai bahwa membandingkan kemajuan kereta listrik Indonesia dengan Inggris tidak bisa dilakukan secara langsung.

"Ibu membandingkan antara Indonesia dengan UK dari sisi pengembangan elektrifikasi di transportasi di perkeretaapian yang kukira itu nggak apple-to-apple Bu,” ujar Agni.

“Karena kalau kita ingin mengkatalis elektrifikasi transportasi perkeretaapian di Pulau Jawa let’s say, itu 70% dari pembangkitan listrik Pulau Jawa itu dari PLTU ya Bapak Ibu, sedangkan UK itu hampir 80%-nya sudah beralih ke renewable energy," lanjutnya.

Agni menyoroti potensi adanya pengalihan beban emisi karbon ke kementerian lain. Ia menyayangkan sikap para pemangku kebijakan yang gencar menyuarakan elektrifikasi transportasi tanpa memikirkan hulu sumber energinya.

Ia juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam merespons isu tersebut dan secara khusus meminta pandangan dari Unggung Widhiantoro selaku pakar energi yang hadir.

“Apakah Bapak Ibu di sini hanya 'tanda kutip' memindahkan beban carbon footprint ini ke kementerian sebelah gitu, ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral?" tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Unggung Widhiantoro, Programme Manager IREEM, memaparkan kerumitan sistem kelistrikan Indonesia yang memiliki 460 grid. Saat ini, bauran energi terbarukan baru mencapai 15%, sementara sisanya masih bergantung pada energi fosil. Pemerintah sendiri menargetkan puncak emisi (peaking) pada 2035 menuju emisi nol bersih pada 2060.

Sebagai solusi bagi pihak yang ingin menggunakan energi bersih lebih cepat, Unggung menyarankan mekanisme Renewable Energy Certificate (REC), meski ada konsekuensi biaya tambahan sekitar 10–20%.

"Memang tidak mudah untuk adanya perubahan di sektor ketenagalistrikan tapi bagi institusi yang pengen emisinya nol itu bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi misalkan Masnya bisa membeli listrik dengan renewable energy certificate," jelas Unggung.

Sementara itu, Caesar Rollando selaku Indonesia UK PACT Fund Associate menegaskan bahwa program mereka tidak hanya berfokus pada elektrifikasi atau pembangunan di Pulau Jawa saja.

Caesar menjelaskan bahwa melalui program UK PACT, pihaknya berupaya mendorong penurunan emisi dengan cara mengalihkan penggunaan transportasi darat ke moda perkeretaapian secara signifikan.