Ditekan Tarif Trump, Inggris Pastikan Tidak Akan Mengalah soal Greenland

Suara.com - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan sikap tegas pemerintahannya terhadap isu masa depan Greenland, meskipun Inggris menghadapi ancaman tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Starmer menekankan bahwa prinsip dan nilai nasional tidak akan dikompromikan demi meredam ancaman tarif perdagangan.

“Saya tidak akan mengalah, Inggris tidak akan mengalah dalam prinsip dan nilai kami mengenai masa depan Greenland di bawah ancaman tarif,” kata Starmer dalam sesi tanya jawab mingguan Perdana Menteri di House of Commons, seperti dikutip dari Antara, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari delapan negara Eropa, termasuk Inggris, mulai 1 Februari. Tarif tersebut disebut akan meningkat menjadi 25 persen pada Juni, kecuali tercapai kesepakatan yang disebut Trump sebagai pembelian penuh dan total Greenland.

Starmer menilai tekanan itu tidak terlepas dari dinamika hubungan bilateral dan isu geopolitik yang lebih luas. Ia menyebut kritik Trump terhadap kesepakatan Inggris terkait Kepulauan Chagos sebagai bagian dari upaya memberi tekanan politik terhadap London.

Ia mengatakan pernyataan Trump tersebut dibuat “secara khusus untuk memberi tekanan kepada saya dan Inggris” terkait sikap London mengenai Greenland.

Starmer juga menyinggung perubahan nada pernyataan Presiden AS itu. Menurut dia, kecaman Trump yang menyebut kesepakatan Chagos sebagai tindakan kebodohan besar bertolak belakang dengan kata-kata sambutan dan dukungan yang sebelumnya disampaikan.

Dalam forum yang sama, Starmer turut mengkritik pemimpin Partai Konservatif sekaligus oposisi utama, Kemi Badenoch. Ia menuding Badenoch justru memperkuat narasi yang dapat melemahkan posisi Inggris dalam menghadapi tekanan terkait Greenland, dengan menyebutnya mendukung argumen yang dimaksudkan untuk melemahkan posisi Inggris soal Greenland.

Isu tersebut turut berkaitan dengan kesepakatan Inggris dan Mauritius pada Mei lalu mengenai penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos. Melalui perjanjian itu, Mauritius memperoleh kendali atas kepulauan tersebut, sementara Inggris dan Amerika Serikat tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan pangkalan militer strategis Diego Garcia selama 99 tahun ke depan.

Pemerintah Inggris menilai kesepakatan itu sebagai langkah strategis yang menyeimbangkan kepentingan kedaulatan, keamanan, dan hubungan internasional, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.