- SBY khawatir eskalasi geopolitik global mendekati potensi Perang Dunia III, berbeda dengan pandangan Ade Marup Wirasenjaya.
- Ade menilai pandangan SBY terfokus pada aktor negara, mengabaikan peran penting aktor non-negara sebagai penyeimbang global.
- Ade menyoroti bahaya pengelolaan SDA Indonesia yang melimpah saat politik domestik terfragmentasi, mengarah perlunya membangun *strong state*.
Suara.com - Belum lama ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutarakan kekhawatirannya terhadap situasi global saat ini. Menurutnya, eskalasi geopolitik dunia berada di ambang Perang Dunia III.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai situasi global saat ini tidak sepesimistis kekhawatiran yang disampaikan SBY.
“Saya tidak terlalu pesimis Perang Dunia III akan segera terjadi, karena saya membidiknya bahwa ada aktor-aktor lain yang saat ini juga membangun inisiasi, membangun kolaborasi, membangun petisi—jurnalis global, dokter global, NGO global,” kata Ade saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/1/2026).
Menurut Ade, pandangan SBY sangat dipengaruhi perspektif seorang mantan pemimpin negara yang cenderung berfokus pada official actor atau perilaku negara dan para pengambil keputusan. Padahal, kata dia, saat ini telah terjadi pergeseran besar dalam struktur hubungan internasional.
Ade memaparkan bahwa struktur dunia kini memiliki tiga lapisan aktor. Pertama, official actor yang terdiri dari negara, kementerian luar negeri, menteri pertahanan, dan institusi negara lainnya.
Kedua, semi-official actor seperti pengusaha dan jurnalis. Ketiga, non-official actor yang mencakup masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, hingga gerakan keagamaan.
Keberadaan aktor-aktor non-negara inilah yang, menurut Ade, menjadi penyeimbang sekaligus pembangun solidaritas global—sesuatu yang tidak dimiliki secara masif pada era Perang Dunia I dan II.
“Struktur historis antara Perang Dunia I, II, dan hari ini juga sudah banyak bergeser,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pergeseran itu terlihat jelas dari sisi media. Jika pada masa lalu media masih bersifat tradisional sehingga eskalasi konflik mudah terjadi, kini meskipun tetap ada media yang memanaskan situasi, banyak pula media dan gerakan berbasis kesadaran baru yang aktif mengusung isu perdamaian dan anti-perang.
Baca Juga: Rusdi Masse Dikabarkan Mundur dari NasDem, Bakal Merapat ke PSI?
“Jadi, kita harus membaca dari struktur historisnya juga. Tapi sekali lagi, ini tanpa mengurangi respek pada keresahan SBY, karena beliau memang mantan pemimpin kita yang mungkin khawatir dengan imbas perang terhadap Indonesia,” tuturnya.
Kepemilikan SDA Jadi Sorotan
Alih-alih ancaman Perang Dunia III, Ade justru menyoroti potensi bahaya lain yang dinilainya lebih relevan bagi Indonesia, yakni persoalan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, kondisi akan menjadi berbahaya jika suatu negara memiliki SDA yang melimpah, tetapi dibarengi dengan situasi politik domestik yang terpecah belah.
Ia mencontohkan kasus Venezuela dan Iran, di mana kekayaan minyak justru menjadi pintu masuk intervensi asing ketika kondisi internal negara rapuh dan masyarakatnya terfragmentasi.
“Kasus Venezuela, kasus Iran, itu memberitahukan kepada kita bahwa kalau suatu negara sumber daya alamnya—khususnya minyak—kaya, tetapi sisi politiknya sangat fragmentatif dan tercerai-berai, itu mudah dimasuki pihak eksternal,” tegasnya.
Pelajaran dari negara-negara tersebut, kata Ade, harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Kekayaan alam seperti minyak, mineral, dan batu bara berpotensi menjadi bumerang jika masyarakat muak terhadap dinamika politik dalam negeri.
