Baca 10 detik
- KPK menahan lima tersangka, termasuk Ketua dan Wakil PN Depok, terkait dugaan suap percepatan eksekusi sengketa lahan pada Februari 2026.
- Suap senilai Rp850 juta diduga diberikan oleh PT Karabha Digdaya kepada oknum PN Depok melalui Juru Sita.
- Wakil PN Depok diduga menerima gratifikasi tambahan Rp2,5 miliar dari setoran penukaran valas pada periode 2025–2026.
Untuk itu, para tersangka diduga melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait dugaan gratifikasi, Bambang juga diduga melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.